NPHD untuk Pilkada Mamasa Baru Cair Rp3 Miliar, Kepala BPKAD Herry: Panjang Kalau Mau Dijelaskan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum membayar dana Pilkada ke KPU Mamasa berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementrian dalam negeri (Kemendagri) yakni 40 persen dari total anggaran.

Hingga saat ini Pemda Mamasa, baru membayar anggaran Pilkada sebesar Rp 3 miliar dari total anggaran Rp 35 miliar.

Sementara pada akhir tahun 2023 lalu, Pemda Mamasa telah menyepakati anggaran Pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp 35 miliar.

Namun hingga saat ini, beberapa tahapan Pilkada telah dijalankan oleh KPU Kabupaten Mamasa.

Dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamasa Herry Kurniawan mengaku, pihaknya telah bertemu dengan pihak KPU Mamasa.

Namun ia tak menjelaskan secara detail soal anggaran Pilkada untuk KPU, sebeb Herry sementara rapat.

Ditanya soal 40 persen anggaran yang akan diberikan ke KPU namun pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci.

"Itu panjang penjelasannya kalau mau dijelaskan, saya masih rapat ini," kata Herry.

Baca juga: Warga di Mamuju Duga Isi Gas 3 Kg Sengaja Dikurangi, Ilyas: Biasa Sepekan, Ini 3 Hari Habis!

Baca juga: Makin Murah! Segini Harga HP Samsung A73 5G Bekas di Bulan Juni 2024, Cek Spesifikasinya

Baru - baru ini KPU Mamasa, menjalankan tahapan perekrutan adhock dan tak lama lagi adhock tersebut akan digaji.

Bahkan dalam waktu dekat KPU juga akan laksanakan launching Pilkada.

Ketua KPU Mamasa, Sumarlin saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, tak menampik soal anggaran yang baru tiga miliar itu.

"Itu baru tiga miliar, dan kemarin kami telah bertemu dengan keuangan dan ada juga Sekda Mamasa, kebetulan kami bahas anggaran, dan Pak Sekda bilang jangan ada tahaoan yang terhenti," ungkap Sumarlin saaat dikonfirmasi, Rabu (12/6/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta DPRD Sulbar membantu mengkonsolidasikan dana untuk KPU Mamasa.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, dalam rapat koordinasi di kantor DPRD Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, pada Selasa (11/6/2024).

Said menyatakan, dari total anggaran sebesar Rp35 miliar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU Mamasa, tahap pertama yang telah cair baru sebesar Rp35 miliar.

"Berdasarkan NPHD, dana pilkada Mamasa sebesar Rp35 miliar, namun yang baru dicairkan hanya Rp3 miliar," ungkapnya.

Ia mengkhawatirkan proses tahapan pilkada yang sudah mulai berjalan bisa terhambat jika dana tidak segera dicairkan.

Setiap bulan, untuk honor adhoc di Mamasa setidaknya membutuhkan anggaran Rp1,8 miliar per bulan.

"Ini tahapan krusial, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga verifikasi administrasi calon perseorangan. Kami khawatir jika anggaran tidak tersedia, akan menghambat pelaksanaan pilkada di Mamasa," tambah Said.

Said meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara KPU Mamasa dengan pemerintah daerah, mengingat komunikasi yang ada saat ini belum membuahkan hasil konkret.

"Kami minta difasilitasi untuk melakukan komunikasi antara KPU dan Pemda. Selama ini komunikasi intens, tetapi tidak ada hasil konkret," tegas Said.

Ia berharap DPRD Sulbar dapat mengkoordinasikan komunikasi antara Pemda dan KPU Mamasa agar anggaran yang dicairkan sesuai dengan kesepakatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, yang memimpin rapat koordinasi, menyatakan bahwa pihaknya segera bertolak ke Mamasa sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut.

"Kami segera berangkat ke Mamasa untuk mendesak Pj Bupati Mamasa mencairkan dana pilkada minimal 40 persen," ungkap Abdul Rahim. (*)