Kemenkumham Sulbar
Marasidin Harap Jajaran Bapas Polewali Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Senin (29/1/2024).
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Marasidin berharap jajarannya pada Bapas Polewali menaga netralitas pada Pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Senin (29/1/2024).
Selain menyampaikan sejumlah hal terkait Natrlitas ASN, Marasidin juga berharap aga jajaran Bapas Polewali terus memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat.
“Berikan dampat positif dalam melayani klien pemasyarakatan, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna H Laoly itu.
Lebih Jauh ia ia menyampaikan ada tiga momentum penting yang perlu dipahami oleh generasi muda Indonesia yaitu Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan Proses Pancasila menjadi dasar negara.
Sehingga, kata ia, netralitas ASN sebagai amanat UU ASN.
“Karena ASN merupakan pilar penyelenggaraan pemerintah. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik, dan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Kemudian di Undang-Undang Nomor 20’Tahun 2023 pasal 2, Marasidin menyebut bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain sebagai bangsa dan negara.
“Nilai dasar ASN yang dijabarkan dalam kode etik dan kode prilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif),” ujarnya.
Marasidin menyampaikan alasan mengapa ASN harus netral yakni agar tidak mengganggu ASN dalam melakukan tugas pelayanan, untuk memastikan pelayanan yang adil, tidak ada friksi antara ASN dan perekat NKRI, serta tidak ada politik balas budi.
Pada tersebut Kakanwil Kemenkumham Sulbar didampingi oleh Kepala Bapas Polewali Muhammad Basri serta kegiatan ini diikuti langsung oleh seluruh pejabat struktural dan Pegawai Bapas Kelas II Polewali.(*)
Kemenkumham Sulbar
Marasidin
Yasonna H Laoly
Kakanwil Kemenkumham Sulbar
Pemilu 2024
Netralitas ASN
Bapas Polewali
Tantangan Besar Pemanfaatan KI di Universitas |
![]() |
---|
Kemenkum Sulbar Dukung Sejumlah Program BPHN Terkait Pembentukan Desa Sadar Hukum |
![]() |
---|
Pertemuan Bersama Dirjen AHU, Kedua Pihak INI Sepakat Segera Akhiri Perselisihan |
![]() |
---|
Presiden Mau Ampuni Koruptor, Begini Penjelasan Menkum |
![]() |
---|
Kanwil Kemenkumham Sulbar Hadiri Refleksi Akhir Tahun 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.