Pemilu 2024
Beda dengan Pengurus Pusat, Legislator PKB Manggoali Ungkap Alasan Dukung Proporsional Tertutup
Namun, jika sistem itu sudah final dan diberlakukan pada Pemilu nantinya, secara pribadi ia mengaku mendukung proporsional tertutup.
Penulis: Adriansyah | Editor: Ilham Mulyawan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Legislator-Partai-Kebangkitan-Bangsa-PKB-Kabupaten-Mamasa-Manggoali.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamasa, Manggoali tak sependapat dengan pengurus pusat PKB, soal sistem Pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup.
Sistem Pemilu proporsional tertutup memang lagi ramai diberitakan.
Sejumlah partai, termasuk PKB terang-terangan menolak sistem pemilu, yang diwacanakan berlaku pada Pemilu tahun 2024 mendatang.
Setidaknya ada delapan partai menolak sistem itu yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Melalui sistem proporsional tertutup, setiap parpol memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (Dapil).
Dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih parpol.
Wacana ini menuai pro dan kontra di kalangan elit politik.
Legislator PKB asal Mamasa, Manggoali menjelaskan, sistem ini masih berupa wacana.
Aturannya belum final apakah sistem itu diberlakukan nantinya atau tidak.
Namun, sebagai kader ia tak menampik saat ini pihaknya mendukung partai PKB menolak proporsional tertutup.
Namun, jika sistem itu sudah final dan diberlakukan pada Pemilu nantinya, secara pribadi ia mengaku mendukung proporsional tertutup.
Menurut Manggoali, tidak ada satupun sistem Pemilu di dunia yang sempurna.
Setiap sistem Pemilu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan.
Dia tak menampik, sistem proposional tertutup memiliki kelebihan di mana pemilih betul-betul memilih wakil yang diinginkan.
Namun sistem ini dianggap memiliki kekurangan dari segi money politics.