Pelayanan Kesehatan & Pengadaan Barang Jasa Jadi Catatan BPK, Akmal Malik Minta OPD Segera Evaluasi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pelayanan dasar lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov) Sulbar disebut belum maksimal, utamanya pelayanan dalam bidang kesehatan.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar.

Kondisi tersebut mendapat respon dari PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik pada acara Penyerahan LHP BPK RI di Kantor Perwakilan BPK Sulbar, Rabu 28 Desember 2022.

"Terkait catatan BPK, seperti pengelolaan sarana prasarana, SDM, pelayanan dan lainnya, Ini adalah hal hal paling mendasar bagi sebuah lembaga yang melaksanakan pelayanan bidang kesehatan," kata Akmal Malik.

Akmal pun mengingatkan kepada OPD terkait agar segera mengevaluasi bagian yang menangani bidang kesehatan.

Selain itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) tersebut menyinggung terkait efektivitas pencegahan korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa PBJ yang juga menjadi catatan BPK.

Catatan lain, lanjut Akmal, mengenai implementasi satu peta.

Menurutnya, kebijakan satu peta di seluruh daerah di Indonesia memang belum maksimal.

Karena itu Sulbar mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP) sebagai upaya menyamakan frekuensi antara desa dan provinsi.

"Semakin presisi sebuah data akan membuat kebijakan jauh lebih efektif dan efisien," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Akmal Malik berterima kasih atas perhatian BPK terhadap pemda.

Kata dia, berkat kerjasama dengan berbagai pihak membuat Survei Penilaian Integritas (SPI) Sulbar mengalami peningkatan.

Bahkan dengan pertambahan 17 poin menjadikan Sulbar dengan peningkatan SPI tertinggi di Indonesia.

"Diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan kolaborasi dan sinergitas untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," tutup Akmal Malik. (*)