Upaya Kapolri Jenderal Sigit kembalikan Kepercayaan Masyarakat kepada Polri
Kapolri juga menegaskan komitmen penguatan soliditas, untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terjadinya tugas pokok polri
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM - Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memanggil seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia, Jumat (14/10/2022).
Pertemuan itu dilaksanakan di Istana Negara Jakarta.
Kapolri Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada polisi kini sangat rendah.
Baca juga: Kapolda Bersama 6 Kapolres se-Sulbar Temui Presiden Jokowi, Diminta Solid Jalankan Tugas Pokok Polri
Rendah karena sederetan kasus, maupun peristitwa yang turut melibatkan institusi polri.
Paling menonjol ada kasus yang menimpa Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu, yang diduga terlibat pembunuhan brigadir Joshua.
Belum lagi peristiwa lain, termasuk tewasnya ratusan suporter di Stadion Kanjuruhan Malang, dimana polisi juga diduga terlibat karena menembakkan gas air mata ke kerumunan penonton.
Tak heran, persepsi negatif kini ada di tubuh polri.
"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau (Presiden Jokowi) jelas dan tegas, bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respons cepat dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini," ujar Kapolri.
Sembari menambahkan, tentunya hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, menjadi arahan dari presiden.
"Dan kami akan tindaklanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba dan pemberantasan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," ia menambahkan.
Kapolri juga menegaskan komitmen penguatan soliditas, untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terjadinya tugas pokok polri dan juga mengawal kebijakan pemerintah.
Termasuk soliditas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan.
Apalagi Indonesia akan menghadapi situasi tahun politik, dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit.
"Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tidak lagi selanjutnya," terangnya.
