Kejari Mamuju Sarankan Workshop Hukum Tangkal Kampanye Hitam Jelang Pemilu 2024

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) Subekhan menyarankan orkshop hukum agar sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat berjalan baik.

Dimana Gakkumdu sendiri, didalamnya terdapat petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju, Kepolisian dan Kejaksaan.

Tugas utama sentra Gakkumdu sendiri, untuk menangani dugaan pelanggaran perkara pemilu.

Untuk itu, Kepala Kajari, Subekhan menyarankan nantinya ada workshop hukum untuk samakan persepsi.

"Workshop untuk memahami cara pembuktian pelanggaran pemilu, dan cara memahami kasus, agar petugas Gakkumdu memahami itu," terang Subekhan saat ditemui, Selasa (27/9/2022).

Dijelaskan hal itu agar petugas Gakkumdu dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Nantinya didalam workshop itu, para petugas akan diberikan pemahaman mendalam terkait perkara pemilu.

Agar, tindakan yang bersifat pidana atau melawan hukum dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Pelanggaran yang paling potensi nanti ini kampanye hitam lewat sosial media, misalnya satu  partai politik dibolehkan oleh KPU membuat 10 akun, bahkan ada yang lebih," lanjutnya.

Akun sosial media yang dibuat partai politik itu, biasanya sering kali digunakan dalam kampanye hitam.

Untuk itu, lanjut Subekhan, tak cukup dengan aturan pemilu saja, melainkan dapat dijerat dengan undang-undang informasi teknologi (ITE).

Sementara politik uang sendri masih cukup lumrah terjadi ditengah masyarakat saat menjelang pemilihan.

"Masih cukup merebak politik uang itu di masyarakat, lantaran masyarakat terkadang menghendaki itu," lanjutnya.

Ia pun berharap keterlibatan elemen masyarakat turut serta dalam mengawasi pemilihan umum 2024 mendatang.

Sebelumnya diberitakan Bawaslu Mamuju, perkuat Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian setempat dan juga Kejari Mamuju.(*)