Bicara Sulbar

Hatta Sebut Perlu Inovasi Atasi Masalah Pendidikan Sulbar Lewat Penguatan Pergub

Inovasi ini harus dikuatkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) agar ada landasan atau pegangan Diknas.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
Tangkap layar
Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang saat jadi narasumber Bicara Sulbar Tribun Sulbar 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Perlunya ada inovasi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar mengatasi segala permasalahan dihadapi didunia pendidikan Sulbar.

Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Hatta Kainang saat hadiri podcast Tribun-Sulbar.com di Jl Martadinata, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Senin (26/9/2022).

"Harus ada inovasi dilakukan mengatasi masalah pendidikan selama ini terjadi terus berulang," kata Hatta.

Inovasi ini harus dikuatkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) agar ada landasan atau pegangan Diknas.

Karena saat melakukan pengawasan di sekolah banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan.

"Seperti banyaknya sekolah yang sangat kurang guru PNS nya. Ditambah lagi banyak guru tidak semangat mengajar di daerah pelosok dan hampir rata-rata menginginkan mengajar di daerah perkotaan," ungkap Hatta.

Sehingga, mesti ada penyemangat bagi guru agar betah berada di sekolahnya.

Seperti, ada hadiah atau pemberian penghasilan tambahan diberikan.

"Persoalan ini harus juga didukung dengan anggaran, karena 20 persen alokasi anggaran pendidikan selama ini sudah termasuk dana bos dan dana alokasi khusus yanh peruntukannya ke pembangunan fisik," bebernya.

Menurutnya, perlu ada dukungan anggaran lainnya.

Baik itu dana CSR perbankan untuk sektor pendidikan.

"Jadi bisa digunakan untuk membuat lomba dan memberikan pengharagaan kepada guru. Termasuk memberikan peningkatan kapasitasnya dengan membawanya ke luar daerah," ujarnya.

Sedangkan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Muhammad Natsir menyampaikan selama ini hasil monitoring dilakukan selama menjabat beberapa bulan masih kurang guru di sekolah.

Begitupun, banyak guru menjadikan Sulbar sebagai transit dan setelah lulus PNS langsung mau pindah.

"Setiap hari itu masuk permohonan ada sekitar 20 orang ingin pindah dengam berbagai alasan," ucap Natsir.

Makanya, akan dilakukan moratorium agar para guru tidak berpikir langsung pindah.

Dengan demikian, Sulbar tidak dijadikan transit saja.

"Sarana dan prasarana juga menjadi perhatian yang masih diperlukan di sekolah," tandasnya.

Adapun, sekolah masuk naungan Pemprov Sulbar diantaranya:

1. 91 SMA

2. 133 SMK

3. 25 SLB.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Habluddin

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved