Pemilu 2024

Kendala Bawaslu Sulbar Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, Data Sipol Terbatas

Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo mengatakan selama pelaksanaan pengawasan ada beberapa kendala dihadapi. Termasuk Sipol tidak terdeteksi otomatis.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Hablu Hambali
Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo (tengah) memimpin jumpa pers aduan yang masuk di Bawaslu di kantornya Jl KS Tubun, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Selasa (30/8/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Selama proses pengawasan dilakukan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulbar baik itu secara manual maupun online ditemukan beberapa kendala.

Terutama, pada pengawasan tahapan verifikasi administrasi yang ada dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo mengatakan selama pelaksanaan pengawasan ada beberapa kendala dihadapi.

Mulai, keberadaan Sipol KPU yang tidak dapat terdeteksi secara otomatis karena pilihan pekerjaan hanya ada ASN, TNI, Polri, dan lainnya.

Sehingga, pekerjaan lainnya yakin Kepala Desa, Aparat Desa, TPP, Komisaris, dan pengawas BUMN tidak tedeteksi. 

"Jadi memungkinkan adanya jabatan atau profesi yang dilarang terlibat Parpol masuk dalam Sipol. Makanya seharusnya ditambahkan pekerjaan pada data Sipol," kata Sulfan, saat memimpin jumpa pers di kantornya Jl KS Tubun, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Selasa (30/8/2022).

Selanjutnya, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan update data yang dilakukan oleh KPU dan partai politik sehingga tidak dapat dilakukan pencermatan atas kegiatan tersebut.

Begitupun, sulitnya melakukan pengawasan terhadap kesesuaian identitas keanggotaan partai politik sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan SK KPU Nomor : 260 karena data yang terdapat dalam Sipol tidak dapat didownload. 

"Kalau masalah ini sebaiknya diberikan akses untuk mendownload data tersebut sehingga memudahkan pengawasan utamanya identifikasi terhadap kesesuaian identitas," bebernya.

Kemudian, fitur Sipol yang dapat diakses Bawaslu berbeda dengan fitur sipol yang dapat diakses
oleh KPU sehingga Bawaslu tidak dapat mengakses data potensi keanggotaan ganda antar partai politik, dan anggota parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved