Kemenkumham Raih WTP 2021, Kakanwil Faisol Ali: Bukti Pengelolaan Keuangan Secara Tertib

TRIBUN-SULBAR.COM - Kementerian Hukum dan HAM kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021.

“Hal ini merupakan implementasi atas pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan," ujar Kakanwil kemenkumham Sulbar, Faisol Ali usai mengikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 secara virtual di Aula Pengayoman, Kantor Wilayah, Selasa (19/7/2022).

Sementara itu, pada penyelenggaraan kegiatan penyerahan tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly meminta kepada seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri, tetap berkinerja lebih baik lagi.

“Capaian Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujar Menkumham.

Meskipun berada dalam pandemi Covid-19, Menkumham mengatakan bahwa jajarannya tetap berkomitmen agar pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dapat terlalsana dengan baik dan lancar.

“Kami mengampaikan apresiasi kepada Bapak Nyoman Adhi Suryadnyana beserta Tim Pemeriksa BPK RI yang selama proses pemeriksaan telah berusaha dan bekerja keras untuk memastikan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Menkumham.

Selanjutnya, Yasonna juga meminta kepada seluruh jajaran bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI hendaknya tidak membuat berpuas diri, tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan Opini WTP di masa yang akan datang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas sinergitas dan kerjasama yang selama ini telah terjalin baik. Semoga sinergitas ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi,” pungkas Menkumham.

Dalam penyelenggaraan kegiatan itu, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran karena sudah menunjukkan komitmen yang serius untuk mewujudkan laporan kejangan yang akuntabel, transparan, dan kredibel.

Nyoman Adhi menyampaikan bahwa sesuai hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021, Kemenkumham kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menilai Kementerian Hukum dan HAM patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya setelah berhasil mempertahankan WTP.