Berita Polman

Ini Faktornya Kenapa Polman Belum Ada Realisasi DAK Fisiknya, Ajbar Hadir Siap Bantu

Setelah mendapat konfirmasi ternyata masih ada dinas belum melaporkan pertanggungjawaban DAK fisik tahun 20221.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Hablu Hambali
Kepala BPKPD Sulbar Amujib bersama Rombongan Komite IV DPD RI di kantor Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala BPKPD Sulbar Amujib membeberkan faktor utamanya Kabupaten Polman belum ada realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisiknya.

Menurutnya, setelah mendapat konfirmasi ternyata masih ada dinas belum melaporkan pertanggungjawaban DAK fisik tahun 20221.

"Ada satu bidang di Dinas Kesehatan Polman belum memasukkan laporan DAK fisik tahun 2021," kata Amujib, usai menerima rombongan Komite IV DPD RI di kantor Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (6/7/2022).

Sehingga, tidak bisa realisasi jika belum ada laporannya masuk.

Amujib membeberkan pihak Pemkab Polman berjanji minggu ini sudah selesai laporannya.

Sedangkan, Kepala DJPb Sulbar Muhammad Syaibani mengungkapkan data realisasi DAK fisik masih ada beberapa daerah masih rendah.

Terutama, Kabupaten Polman yang belum ada sama sekali realisasi sampai bulan Juni 2022.

"Kita hanya menerima datanya dan itu belum terealisasi," bebernya.

Anggota Komite IV Ajbar Abdul Kadir mengatakan kehadirannya ke Sulbar karena sangat prihatin atas realisasi DAK fisik yang masih ada 0 persen.

"Makanya kita datang untuk mengetahui langsung apa permasalahannya agar kita bisa bantu perjuangkan di pusat," kata Ajbar, saat sambutan di kantor Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju,Sulbar, Rabu (6/7/2022).

Sementara, Ketua Komite IV DPD RI H Sukiryanto menyampaikan semua keluhan dan permasalahan yang dihadapi Pemda akan dibawa ke pusat.

Selain itu, DPD juga mensosialisasikan undang-undang nomor 1 tahun 2022 hubungan keuangan pemerintah pusat ke daerah.

"Semua keluhan dihadapi akan kita dengarkan dan bawa ke pusat. Termasuk akan meminta Menteri Keuangan menambah DAK fisik Sulbar mengingat sudah diguncang gempa," ujarnya.

Akan tetapi, tidak mungkin juga ditambah DAK fisiknya jika realisasinya rendah.

Artinya, DAK fisiknya saja sedikit belum mampu direalisasikan.

"Makanya kita dorong agar semua DAK fisiknya direalisasikan. Biar kita di pusat bisa membantu agar ada penambahan," tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut, dihadiri juga Wakil Ketua Komite IV H Darmansyah Husein, dan Anggota Ajbar Abdul Kadir.

Turut, hadir Kepala BPKPD Amujib, Kakanwil DJPb Muhammad Syaibani, Kadis PU Sulbar Muhammad Aksan, Kepala BKD Zulkifli Manggazali, Kadis DPM-PTSP Sulbar Rahmat Sanusi.

Data DAK fisik Sulbar per Juni 2022 dianataranya: 

1. Majene 

- Pagu Rp 75.251.333.000
- Realisasi Rp 7.900.397.000 atau 10,50 persen

2. Mamasa
- Pagu Rp 91.313.295.000
- Realisasi Rp 11.889.570.350 atau 13,02 persen

3. Mamuju
- Pagu Rp 107.404.116.000
- Realisasi Rp 16.471.703.750 atau 15,34 persen

4. Mamuju Tengah
- Pagu Rp 101.517.633.000
- Realisasi Rp 23.099.410.735 atau 22,75 persen

5. Pasangkayu
- Pagu Rp 175.574.339.000
- Realisasi Rp 19.903.846.250 atau 11,34 persen

6. Polewali Mandar
- Pagu Rp 139.751.225.000
- Realisasi Rp 0,00 atau 0,0 persen

7. Pemprov Sulbar
- Pagu Rp 247.253.991.000
- Realisasi Rp 45.570.483.000 atau 18,43 persen

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved