PMK Menyebar di 22 Provinsi, BNPB Tetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat, Sulbar Termasuk?

Sebanyak enam poin yang ditetapkan, pertama menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

Editor: Ilham Mulyawan
Dokumentasi BNPB
Hewan ternak jenis sapi sedang diangkut oleh petugas menggunakan kendaraan bak terbuka. Data Kementerian pertanian, sebanyak 233.370 kasus aktif yang tersebar di 246 wilayah kabupaten/kota di 22 provinsi, menurut data dari Isikhnas Kementan. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Sepekan lagi Hari Raya Idul Adha, namun penyebaran kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di Indonesia makin memperihatinkan.

Sehingga pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Penetapan ini dilaksanakan melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

Baca juga: Pemerintah Percepat Vaksinasi Hewan Ternak untuk Kendalikan Penyebaran PMK

Baca juga: Cegah Meluasnya PMK, Pemerintah Dorong Percepatan Vaksinasi dan Obat untuk Hewan Ternak

“Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku,” bunyi Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

Surat itu ditandatangani Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Sebanyak enam poin yang ditetapkan.

Pertama menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

Kedua Penyelenggaraan Penanganan Darurat pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga adalah bahwa Penyelenggaraan Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan dengan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Keempat, Kepala Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing.

Baca juga: Jadi Perhatian Serius, Pemerintah Tangani PMK Bak Tangani COVID-19, Bentuk Gugus Tugas Penanganan

Kelima segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Siap Pakai yang ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kasus PMK Menyebar di 22 Provinsi

Saat penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK pada hewan ternak, angka penularan PMK per Jumat (1/7) pukul 12.00 WIB telah mencapai 233.370 kasus aktif yang tersebar di 246 wilayah kabupaten/kota di 22 provinsi, menurut data dari Isikhnas Kementan.

Adapun lima wilayah provinsi dengan kasus tertinggi adalah mulai dari Jawa Timur 133.460 kasus, Nusa Tenggara Barat 48.246 kasus, Jawa Tengah 33.178 kasus, Aceh 32.330 kasus dan Jawa Barat 32.178 kasus.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, jumlah total akumulasi kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 ekor hewan ternak dinyatakan sembuh, 3.839 ekor hewan ternak dipotong bersyarat dan sebanyak 1.726 ekor hewan ternak mati karena PMK.

"Sebagai bentuk upaya penanganan darurat wabah PMK, pemerintah terus meningkatkan percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk hewan ternak guna meningkatkan kekebalan dan mencegah terjadinya kematian. Adapun jumlah hewan ternak yang telah divaksin telah mencapai 169.782 ekor," ujar Abdul Muhari, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved