Cegah Penyebaran Virus Corona, 9 Narapidana di Lapas Kelas IIB Polewali Kembali Dikeluarkan

"Kami memberikan kebijakan asimilasi rumah di tengah pandemi Covid-19 guna mengurangi kepadatan di dalam Lapas Polewali," kata Abdul Waris.

Penulis: Hasan Basri | Editor: Hasrul Rusdi
Ist/TribunSulbar.com
Sembilan narapidana dikeluarkan dari Lapas Polman. Mereka dikeluarkan melalui program asimilasi rumah Covid-19, Senin (9/5/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Sembilan narapidana di Kabupaten Polewali Manda (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Mereka dikeluarkan lebih cepat dari waktu yang seharusnya akibat penyebaran Virus Corona yang masih mewabah di daerah ini.

Warga binaan ini dikeluarkan melalui program asimilasi rumah yang program pembebasan bersyarat yang didapatkan warga binaan.

Selama masa asimilasi, mereka menjalani sisa masa hukuman pidana di rumah masing-masing.

Baca juga: Indeks Belanja Ramadan Naik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di Atas Global

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Temui Airlangga, Beri Dukungan Kerja Menko Perekonomian

Sembilan narapidana dikeluarkan dari Lapas Polman. Mereka dikeluarkan melalui program asimilasi rumah Covid-19, Senin (9/5/2022).
Sembilan narapidana dikeluarkan dari Lapas Polman. Mereka dikeluarkan melalui program asimilasi rumah Covid-19, Senin (9/5/2022). (Ist/TribunSulbar.com)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Polewali, Abdul Wari mengatakan, pemberian asimilasi ini dikarenakan Lapas menjadi salah satu tempat yang rentan penyebaran Covid-19.

"Kami memberikan kebijakan asimilasi rumah di tengah pandemi Covid-19 guna mengurangi kepadatan di dalam Lapas Polewali," kata Abdul Waris, Senin (9/5/2022).

Prosesk  pemberian asimilasi rumah kepada 9 orang warga binaan pemasyarakatan (wbp) dilaksanakan pada Sabtu, 7 Mei 2022 dua hari lalu.

Menurut Abdul Waris, pemberian asimilasi rumah mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 43 Tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 11 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, syarat-syarat asimilasi rumah, pertama asimilasi tidak diberikan kepada napi yang melakukan tindak pidana narkotika.

Kemudian prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme,korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Lalu narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana hanya berlaku bagi napi yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

Asimilasi juga tidak diberikan kepada napi/anak yang melakukan tindak pidana, pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP.

Baca juga: 800 Penumpang Berangkat ke Pulau Kalimantan Melalui Pelabuhan Feri Mamuju Selama Arus Balik

Baca juga: Drainase Buruk! Jalan Trans Sulawesi di Desa Bambu Mamuju Tergenang Air

Seperi pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP.

Kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Dan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Asimilasi juga tidak diberikan kepada napi/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved