Polman Darurat Sampah, Putra Ardiansyah Minta Edukasi Pengolahan Sampah Terus Digalakkan

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Penanganan sampah di kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) masih menjadi polemik.

Tumpukan sampah busuk di pasar ikan Kecamatan Wonomulyo adalah buntut tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sampah yang bertumpuk adalah sampah plastik dan sampah organik termasuk juga sampah rumah tangga.

Baca juga: Polisi dan Tentara Turun Tangan Bersihkan Sampah di Pasar Wonomulyo Polman

Baca juga: TPA Polman Tak Kunjung Ada, Ridwan: Saya Melihat Tidak Ada Kajian Ilmiah Serius

Pemerhati lingkungan juga founder komunitas Laut Biru, Putra Ardiansyah mengatakan, persentase sampah rumah tangga sekitar 60 persen dan 40 persennya sebagian bisa didaur ulang.

"Solusi paling kecil adalah mengolah sendiri sampah rumah tangga, kalau sampah organik bisa ditanam sendiri atau dikasi makan ternak, 20 persennya adalah sampah plastik yang bisa didaur ulang. Jadi hanya sekitar 20 persen sampah yang dibawa ke TPA" ucap Putra dalam Podcast bicara Sulbar, Senin, (28/3/2022).

Putra mengatakan, edukasi terkait pengolahan sampah harus terus digalakkan terutama kepada siswa-siswi di sekolah.

"Banyak dari lingkungan kita menganggap ketika membuang sampah perkaranya jadi selesai, padahal tidak. misalnya air kemasan gelas di minum 1 sampai 2 menit lalu di buang sembarangan itu berpotensi mencemari lingkungan dan proses pemulihannya bisa sampai puluhan tahun" tuturnya.

Dia mencontohkan, sekolah Adiwiyata yang ramah lingkungan mengajak siswa untuk ramah terhadap lingkungan dan mengurangi produksi sampah.

"Jadi ada beberapa sekolah yang siswanya membawa botol minum sendiri. Selain itu ada juga sekolah yang melarang menggunakan kemasan sekali pakai, itu untuk mengurangi produksi sampah" kata Putra.

Budayawan Mandar, Ridwan Alimuddin yang juga jadi narasumber dalam Podcast bicara Sulbar mengatakan, kesulitan edukasi pengolahan sampah di masyarakat disebabkan karna tidak adanya TPA.

Selain itu, Ridwan mengatakan pekerjaan penanganan sampah tidak boleh hanya dikerjakan oleh DLHK.

Tetapi harus bersinergi dengan Dinas pendidikan dan kebudayaan untuk memberi Edukasi kepada siswa.

"Jauh lebih signifikan ketika ada sinergi, Disdikbud sosialisasi ke kepala sekolah kemudian guru dan kepala sekolah mengedukasi siswa untuk mengurangi produksi sampah" kata Ridwan. (*)