Stunting Sulbar
Ajbar Pertanyakan Aksi Penanganan Stunting di Sulbar, Tahun Ini Pusat Gelontorkan Rp 27 Miliar
Secara nasional, angka stunting atau kasus kurang gizi kronis di Sulbar masih tertinggi kedua, setelah Nusa Tenggara Timur, yang mencapai 43,8 persen.
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Puluhan miliar dana penanganan stunting digelontorkan pemerintah pusat ke Sulawesi Barat (Sulbar).
Tahun ini, mencapai Rp 27 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini dibeberkan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Ajbar Abdul Kadir, saat berkunjung ke rumah jabatan Wakil Gubernur, Hj Enny Anggraeni Anwar, Jumat (10/2/2022).
Dari anggaran yang ada, Ajbar justru mempertanyakan aksi penanganan stunting di provinsi ke 33 di Indonesia ini yang masih sangat tinggi.
Secara nasional, angka stunting atau kasus kurang gizi kronis di Sulbar masih tertinggi kedua, setelah Nusa Tenggara Timur, yang mencapai 43,8 persen.
Prevalensi stunting secara nasional, Sulbar masih mencapai 33,8 persen atau sekitar 86 ribu anak.
Hal tersebut berdasarkan data Kemenkes RI Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.
"Kita sangat prihatin angka stunting di Sulbar sangat tinggi. Kita masih urutan kedua seluruh Indonesia, support APBN cukup besar tapi tidak digunakan maksimal," kata Ajbar.
Dikatakan, dana penanganan stunting dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus yang langsung ke masing-masing kabupaten.
"Kalau DAK fisiknya ada Rp 7 miliar lebih. Sedangkan DAK non fisik ada Rp 20 miliar lebih yang dibagi-bagi setiap kabupaten," bebernya.
Itu sebabnya, Ajbar mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan stunting.
"Informasi saya dapatkan nanti akhir-akhir tahun dana APBN ini baru bisa didapatkan, padahal bisa dilaksanakan pada awal tahun. Jadi mana aksinya," tegasnya.
Karena itu, dia mendesak pemerintah daerah lebih seriusi penanganan stunting di masing-masing wilayahnya.
Sebab, support anggaran sudah ada dari pusat, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dengan demikian, lanjut mantan anggota DPRD Sulbar itu, dalam rangka penurunan angka stunting mestinya sudah dieksekusi sejak awal tahun.
"Tapi, ini tidak tahu karena belum ada pergerakannya dan belum ada penyampaian apa kendalanya," kata politis Partai Amanat Nasional itu.
"Padahal ada kami-kami ini di DPD RI sebagai perwakilan Sulbar. Tolong sampaikan ke kami jika ada hambatannya, tapi sampai hari ini tidak ada penyampaian kendalanya," ujarnya.
Selain itu, Ajbar juga menyoroti tingginya balita penderita Diare dan Cacingan di Sulbar, urutan pertama secara nasional.
"Semoga ini menjadi perhatian khusus kita semua dan terbuka di mana saja kendalanya," tandasnya.
Data Dana APBN 2022 Penanganan Stunting
- DAK Fisik
1. Majene Rp 1.045.554.000
2. Mamuju Rp 1.004.184.000
3. Polewali Mandar Rp 1.816.266.000
4. Mamasa Rp 941.595.000
5. Pasangkayu Rp 1.020.445.000
6. Mamuju Tengah Rp 1.412.392.000
Jumlah : Rp 7.240.436.000
- Dana Non Fisik
1. Majene Rp 2.835.883.000
2. Mamuju Rp 3.553.630.000
3. Polewali Mandar Rp 5.592.031.000
4. Mamasa Rp 3.829.265.000
5. Pasangkayu Rp 3.0000.998.000
6. Mamuju Tengah Rp 1.885.293.000
Jumlah : Rp 20.697.100.000.(*)
Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin