IKN Nusantara
Pansus Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa ke Paripurna, PKS Menolak, IKN Berjuluk
Pansus sepakat bahwa RUU IKN akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. IKN berlokasi di Kaltim dan bernama "Nusantara".
Penulis: Suandi | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) akan dibawa ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut diambil oleh Panitia Khusus (pansus) dalam rapat kerja dengan pemerintah yang berlangsung hingga Selasa (18/1/2022).
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi menyatakan persetujuannya untuk membawa RUU IKN ke rapat paripurna DPR.
Dan hanya fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan penolakannya.
Suryadi Jaya Purnama, Anggota Pansus RUU IKN Fraksi PKS menyampaikan, penolakan tersebut lantaran fraksinya menilai jika masih terdapat sejumlah persoalan dalam substansi RUU IKN tersebut.
Baca juga: Keindahan Ibukota Provinsi Sulbar dari Puncak Anjoro Pitu Mamuju City
Baca juga: ESDM Sulbar Undang 40 Pengusaha Tambang Galian C, Bahas Kerjasama Pembangunan IKN di Kaltim
Salah satu diantaranya adalah menyangkut pendanaan dan pemindahan IKN.
"Masih banyaknya substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang IKN tersebut, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan mengucap bismillahirahmanirahiim menyatakan menolak RUU IKN ke tahap berikutnya," ucap Suryadi Jaya Purnama.
Menurut rencana, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU IKN sebagai undang-undang bakal dijadwalkan pada hari ini Selasa (18/1/2022) siang waktu setempat.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan jika ibu kota negara baru berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur.
Orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan IKN ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran.
Pasalnya, pemindahannya tak hanya memindahkan fisik kantor-kantor pemerintah, namun juga membangun IKN yang cerdas.
Selain itu, juga menciptakan IKN yang berdaya saing kompetitif di tingkat global.
Dan membangun lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia berbasis inovasi dan teknologi.
Jokowi menjelaskan pembangunan IKN tersebut juga harus menjadi momentum untuk membangun kota yang efisien, sehat, dan produktif yang dirancang sejak awal.
"Dan warganya ke mana-mana dekat, ke mana-mana bisa naik sepeda, ke mana-mana bisa jalan kaki karena zero emission (emisi nol)," ucap Jokowi.
