Breaking News:

Upah Minimum

Menaker Minta Kadin Buat Skala Upah Perusahaan Berdasarkan Kemampuan dan Produktivitas

Pemerintah meminta agar KADIN mulai untuk menerapkan struktur dan skala upah bag pekerja/buruh.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Ilham Mulyawan
kemnaker.go.id
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), meminta kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) agar anggotanya menerapkan regulasi kebijakan ketenagakerjaan.

Salah satu diantaranya adalah terkait dengan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitasnya.

Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menilai penerapan struktur dan skala upah di perusahaan berguna untuk mewujudkan upah yang berkeadilan.

Dan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan ataupun pekerja/buruh.

"Struktur dan skala upah ini bagi pekerja/buruh akan meningkatkan kesejahteraan, sementara bagi perusahaan dapat menjaga kelangsungan usahanya," ucap Menaker, Ida Fauziyah.

Sejumlah buruh mengenakan masker saat pulang kerja di salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020).
Sejumlah buruh mengenakan masker saat pulang kerja di salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). (tribunnews.com)

Baca juga: Menaker Sebut Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Aturan UU Cipta Kerja

Baca juga: UMK Belum Ditetapkan, Karyawan di Mamasa Masih Mengacu ke Upah Minimum Provinsi Rp 2.678.863

Pihak Kemnaker sendiri saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi struktur dan skala upah.

Sebab masih banyak perusahaan yang belum menerapkan hal tersebut.

Berdasarkan data yang ada, sejauh ini hanya berkisar 23 persen perusahaan yang baru menerapkan struktur dan skala upah.

"Makanya ini diantara persoalan yang menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya.

Menaker, Ida Fauziyah juga meminta KADIN agar:

1. Para anggota KADIN selalu menjaga hubungan industrial yang harmonis

2. Tidak ada degradasi hak-hak pekerja dan pengusaha dengan alasan UU Cipta Kerja

3. Mencegah terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja

"Kami juga membahas tentang peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja, peningkatan daya saing perusahaan, kecelakaan nihil di setiap perusahaan dan terkait kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan," terangnya.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved