Diprotes Warga, Mengapa Hasil Seleksi Cakades di Mamuju Tak Diumumkan Secara Terbuka?

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Hasil seleksi calon kepala desa (Cakades) di Kabupaten Mamuju, masih menuai polemik.

Warga dari lima desa di Mamuju melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor PMD di Jl Kurungan Bassi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Sulbar, kemarin.

Tak hanya di PMD, warga juga mendatangi kantor DPRD Mamuju, mereka mendesak tes tertulis dan wawancara Cakades diulang.

Warga menilai ada kecurangan dalam proses penetapan calon lolos seleksi calon kepada desa (Cakades).

Aksi protes dimulai dari Warga Desa Sampaga mereka membakar ban di depan kantor desa.

Kemudian di susul warga Desa Takandeang, menggeruduk kantor Dinas PMD di Jl Kurungan Bassir, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, kemarin.

Lalu gelombang aksi protes datang dari Desa Botteng Utara, Karama dan Desa Toabo.

Aksi protes berakhir di gedung DPRD Mamuju, dengan disepakatinya agenda rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (13/12/2021) mendatang.

Beragam tuntutan massa aksi dari setiap desa, sesuai dengan masalah yang dihadapi Cakades.

Seperti warga desa Takandeang menuntut transparansi nilai dari tim Panitia Seleksi (Pansel).

Salah satu anggota pansel perwakilan dari pemerintah Kabupaten Mamuju, Jalaluddin Duka menanggapi hal tersebut.

Menurutnya aksi protes adalah hal yang wajar.

"Itu wajar saja, sebagai kontrol sosial, kami selalu siap menerima masukan," terang Jalaluddin Duka saat ditemui di kantor PMD Mamuju, Jumat (10/12/2021).

Terkait tuntutan warga mengenai transparansi nilai hasil ujian Cakades.

"Pansel terbuka, asal yang melihat Cakades bersangkutan," lanjutnya.