Info CPNS
BKN Benarkan Komputer Dipakai Briyan Diperiksa Forensik, Bukti Kecurangan SKD CPNS 2021?
"Iya, komputer digunakan Briyan Teguh Tosuly dikirim ke Makassar diperiksa dan hasil resminya belum ada disampaikan ke kami," kata Jais.
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mamuju belum menerima secara resmi nama-nama peserta yang terlibat kecurangan CPNS 2021.
Dua titik lokasi mandiri menjadi temuan adanya kecurangan diantaranya Gedung PKK Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat.
Kedua, salah satu sekolah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.
Kepala BKN Mamuju, Jais mengatakan, tidak memiliki kewenangan menjawab karena rilis temuan dikeluarkan oleh Menpan RB.
Namun, dia membenarkan bahwa satu komputer yang dipakai Briyan Teguh Tosuly diperiksa tim forensik dari Kanreg BKN Sulsel.

"Iya, komputer digunakan Briyan Teguh Tosuly dikirim ke Makassar diperiksa dan hasil resminya belum ada disampaikan ke kami," kata Jais, saat ditemui di kantornya, Kamis (28/10/2021).
Lanjutnya, hasil itulah menjadi bukti tim forensik yang menjadi temuan.
Sehingga, dirilis Menpan RB sebagai alat bukti adanya temuan melakukan kecurangan.
"Kita juga bagian dari orang yang diperiksa sebagai panitia pelaksana teknis di lapangan," ungkap Jais.
Selain itu, dua titik lokasi mandiri jadi temuan adanya kecurangan masih belum menemukan titik terang.
Baca juga: SIAPA Terlibat Kecurangan SKD CPNS 2021 di Sulbar? Gunakan Aplikasi Remote Zoho Meeting
Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Akan Tindak Tegas Peserta dan Pegawai yang Terlibat Kecurangan SKD CPNS
Karena pemerintah pusat belum merilia nama-nama peserta terlibat kecurangan CPNS 2021.
"Jadi kita hanya menfasilitasi pelaksanaan ujian bersama tim dari Makassar ditambah dan panitia dari BKD," bebernya.
Dia berharap kedepan atas kejadian ini pemerintah pusat mempertimbangkan lagi pelaksanaan ujian CPNS mandiri.
Sehingga, kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Kita harap pemerintah pusat mempertimbangkan itu, karena terjadi dugaan kecurangan di tempat titik lokasi mandiri," tandasnya.