Soal Anggaran Covid-19, Direktur RS Regional: Kami Tidak Tahu Ada Anggarannya
"Tidak sampai informasinya ke kami. Karena tidak pernah disosialisasikan ke kita," kata Indahwati Nursyamsi, Kamis (5/8/2021).
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/dr-Indahwati-Nursyamsi.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Direktur RS Regional Sulbar, dr Indahwati Nursyamsi tidak mengetahui sama sekali jika ada alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar).
Seperti diketahui, RS Regional Sulbar merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan Covid-19 di Sulbar.
RS Regional Sulbar berada di Jl Martadinata, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar.
Indahwati Nursyamsi mengaku tidak pernah tahu jika ada anggaran pembelian ventilator.
"Tidak sampai informasinya ke kami. Karena tidak pernah disosialisasikan ke kita," kata Indahwati Nursyamsi, Kamis (5/8/2021).
Bahkan, pihaknya meminjam dana ke pihak ketiga untuk keperluan rumah sakit.
Pascagempa saja sudah Rp 4 miliar hutang rumah sakit ke pihak ketiga.
Indah juga mengungkapkan bahwa pernah ada recofusing dana, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
"Pernah juga kita tanyakan ke Dinkes, pihak di sana juga bilang tidak punya dana. Jadi jalan sendiri selama ini," kata dr Indah.
Baca juga: Pelayanan RS Regional Tutup, Pemprov Sulbar Bantah Menahan Anggaran Penanganan Covid-19
Baca juga: Rumah Sakit Tak Terima Pasien Covid-19, Sukri Umar Pertanyakan Anggaran Rp 15 M untuk Ventilator
Dia berharap dengan adanya kejadian ini bisa lebih baik sistemnya ke depan.
"Janganlah kami di rumah sakit dipersulit. Kalau memang ada uang yah disampaikanlah," tuturnya.
Selain itu, honorer tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 kurang lebih 50 orang di rumah sakit masih ada belum dibayarkan.
"Pembayarannya sudah ada bulan Januari sampai April, sisah bulan Mei dan Juni belum dibayarkan nakes," tandasnya.
Pemprov Ngaku Tak Ada Permintaan
Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) tak terima disebut menahan anggaran Covid-19.