Diduga Selewengkan Dana Desa, Kepala Desa Nepo Wonomulyo Dinonaktifkan

TRIBUN -SULBAR.COM, POLMAN -- Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) menonaktifkan Kepala Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo.

Oknum Kades Nepo berinisial T diduga melakukan penyelewengan dana desa.

T terindikasi melakukan beberapa item kegiatan yang bersifat fiktif yang bersumber dari dana desa.

Baca juga: Kamu Warga Polman Tolak Divaksin Covid-19? Bantuan Dihentikan & Sanksi Ini Menanti

Baca juga: Formasi CPNS 2021 Kabupaten Mamasa: Tidak Ada Formasi Guru

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Pemkab Polman, Andi Nursami Masdar disela sela pertemuan seluruh Kepala Desa Kecamatan Wonomulyo, Kamis (17/6/2021).

Menurut Andi Nursami Masdar kasus ini sudah ditangani oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

Inspektorat disebutkan sudah beberapa kali memanggil yang bersangkutan, namun tidak pernah hadir.

Penonaktifan dilakukan sesuai dengan pasal 29 undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kepala desa dapat dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dipidana dan melanggar larangan.

Selain ditangani Inspektorat, oknum Kades tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kejaksaaan.

Baca juga: Jalan Bak Kubangan Kerbau, Wakub Mamasa: Anggarannya Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Baca juga: Bacaan Niat Puasa Senin Kamis, Keutamaannya: Hari Kelahiran Rasulullah SAW

Untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Nepo, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menunjuk Abd Rahman sebagai pelaksana tugas (PLT).

Abd Rahman sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Polman ini menekankan kepada seluruh Kepala Desa agar berhati hati dalam pengelolaan dana desa.

Penekanan itu dikemukan dalam rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Polewali Mandar beberapa waktu lalu.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan semua Desa, kami meminta agar selalu berhati hati dan melengkapi administrasi dalam pengelolaan dana desa, " ujarnya.

(*)