Temui Wamenkes, Gubernur SDK Minta RS Vertikal Dibangun di Sulbar

Ringkasan Berita:

• Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka meminta pemerintah pusat membangun rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan di Sulbar.
• Usulan tersebut disampaikan saat audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
• Selain rumah sakit vertikal, kepala daerah se-Sulbar juga mengusulkan peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan ambulans.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), bersama para kepala daerah se-Sulbar, audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Republik Indonesia (RI) beserta jajaran Kemenkes RI di Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat transformasi layanan kesehatan melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

Audiensi dihadiri Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, para kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulbar, serta Direktur RSUD Kabupaten Mamuju.

Baca juga: Setahun Menjabat Gubernur Sulbar, Aproval Rating Suhardi Duka Capai 81,5 Persen

Baca juga: SDK Jagokan Timnas Spanyol Alasannya Messi dan Ronaldo Pernah Main di La Liga

Dalam pertemuan itu, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yakni percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi puskesmas sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer berbasis klaster.

Sulbar Butuh Rumah Sakit Rujukan Regional

SDK mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan di Sulbar

Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, Sulbar membutuhkan penguatan layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pemenuhan dokter spesialis, penguatan rumah sakit daerah, hingga pembangunan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan sebagai pusat rujukan regional.

"Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Kehadiran rumah sakit vertikal akan menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah," ujar Suhardi Duka.

Ia juga menegaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing kepala daerah turut menyampaikan kebutuhan prioritas di wilayahnya.

Bupati Mamasa mengusulkan peningkatan 18 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap serta pengadaan ambulans untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan.

Bupati Polewali Mandar mendorong peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan sejumlah puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), serta program beasiswa dokter spesialis.

Sementara itu, Bupati Mamuju mengusulkan rehabilitasi fasilitas pelayanan di RSUD Mamuju, rehabilitasi puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta penugasan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat.

Bupati Mamuju Tengah menekankan kebutuhan peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Sedangkan Wakil Bupati Pasangkayu mengusulkan rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, serta rehabilitasi gedung pelayanan RSUD Pasangkayu.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan, kata dia, akan mengevaluasi seluruh usulan yang disampaikan, baik terkait sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan, hingga kebutuhan ambulans.

Dalam paparannya, Kementerian Kesehatan mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan senilai Rp355 miliar.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS).

Program tersebut difokuskan untuk mendukung pelayanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit dan pelaporan melalui aplikasi ASPAK sebagai dasar dalam pengajuan bantuan pemerintah pusat.

Kabar baik lainnya, alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa direncanakan mulai disalurkan pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Terkait usulan pembangunan rumah sakit rujukan, Wakil Menteri Kesehatan menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan pembangunan rumah sakit kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia yang mulai dibangun tahun ini.

Suhardi Duka menilai pembangunan rumah sakit tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Barat.

"Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menambahkan audiensi tersebut menjadi sinyal kuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi layanan kesehatan di Sulawesi Barat.

Menurutnya, dengan dukungan pemerintah pusat, pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas dapat semakin cepat terwujud sekaligus mengurangi tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah. (*)