RUP Pemprov Sulbar Rampung 100 Persen, Bukti Sinergi OPD dan Komitmen Transparansi

Ringkasan Berita:

• RUP Pemprov Sulbar 2026 berhasil rampung 100 persen, hasil kerja kolektif seluruh OPD.
• Penyusunan RUP mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik berkualitas.
• Biro Pengadaan Barang dan Jasa terus mengawal pelaksanaan kontrak agar sesuai perencanaan.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat capaian penting.
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 berhasil diinput dan diumumkan hingga 100 persen.

Keberhasilan ini berkat konsolidasi dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mereka aktif menyusun dan menginput perencanaan pengadaan melalui sistem terintegrasi.

Langkah ini menjadi bentuk pemenuhan kewajiban perencanaan yang transparan dan tepat waktu.

Baca juga: Seleksi Atlet SPOBNAS Sulbar Tahap 2 Digelar, Kepala Dispoparekraf: Jangan Ada Talenta Terlewat

Baca juga: DPRD Desak Balai Sungai Segera Tangani Abrasi Usai Tinjau Rumah Warga Terancam Roboh

RUP sebagai Fondasi Strategis Pemerintahan

Capaian ini memperkuat visi pembangunan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Fokusnya pada tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan pelayanan dasar berkualitas bagi masyarakat.

Penyusunan RUP yang komprehensif menjadi fondasi strategis untuk proses pengadaan yang efektif dan efisien.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, memberikan apresiasi atas capaian ini.

Ia menekankan keberhasilan ini hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.

“Kami bersyukur penginputan dan pengumuman RUP mencapai 100 persen. Ini buah dari penguatan koordinasi lintas OPD, pendampingan teknis, dan monitoring berkala. Kesadaran dan komitmen perangkat daerah terhadap perencanaan pengadaan akuntabel semakin meningkat,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan ini bukan titik akhir.

Biro Pengadaan akan terus mengawal proses pemilihan hingga pelaksanaan kontrak.

Tujuannya menjaga keselarasan antara perencanaan dan implementasi.

“Dengan demikian, ekosistem pengadaan Sulbar diharapkan semakin transparan, adaptif, dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.(*)