Kepala Dinas KominfoSS Sulbar Minta Pejabat Eselon III Aktif Pantau Kinerja Staf

Ringkasan Berita:

• Kepala DiskominfoSS Sulbar meminta kepala bidang meningkatkan pengawasan kinerja staf.
• Arahan disampaikan saat apel pagi di Kantor DiskominfoSS Sulbar.
• Penguatan pengawasan dinilai penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, meminta pejabat eselon III atau kepala bidang lebih aktif memantau kinerja staf di masing-masing unit kerja.

Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi lingkup DiskominfoSS Sulbar di halaman Kantor DiskominfoSS Sulbar, Senin (9/2/2026).

Ridwan Djafar menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi internal agar setiap pekerjaan dapat berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Baca juga: Tiga Bidang di Dinas Kominfo Sulbar Berubah Nama Setelah Pergub Nomor 39 Tahun 2025 Terbit

Baca juga: Kominfo Mamuju Tengah Koordinasi dengan Loka Monitoring Bahas Perizinan Stasiun Radio

Ia meminta kepala bidang tidak hanya memberikan tugas kepada staf, tetapi juga memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan secara optimal dan disiplin.

“Saya minta kepala bidang memastikan seluruh staf bekerja secara optimal dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari,” kata Ridwan Djafar.

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja untuk Tingkatkan Pelayanan

Menurutnya, penguatan pengawasan kinerja merupakan bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

Ridwan Djafar juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap hasil kerja staf di setiap bidang.

Langkah tersebut dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan DiskominfoSS Sulbar.

Ia menegaskan, peran aktif pimpinan bidang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. (*)