12 Ribu Vaksin Disebar ke 6 Kabupaten se-Sulbar Agar Hewan Ternak Bebas PMK

Ringkasan Berita:1. Jumlah Vaksin: Sebanyak 12.000 dosis vaksin PMK telah dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Barat di awal tahun 2026.

2. Cakupan Wilayah: Vaksin telah didistribusikan ke enam kabupaten di seluruh Sulawesi Barat agar vaksinasi dapat dilakukan secara serentak.

3. Mempercepat pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dalam rangka menyukseskan program nasional "Bulan Vaksinasi PMK".

TRIBUN-SULBAR.COM - Sebanyak 12 ribu vaksin telah disebar ke enam kabupaten se-Sulawesi Barat untuk akselerasi vaksinasi ternak.

Akselerasi ini langkah awal dalam upaya pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara nasional.  

Awal tahun 2026 Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan alokasi vaksin PMK sebanyak 12 ribu dosis, yang telah didistribusikan ke enam kabupaten untuk segera dilaksanakan vaksinasi pada ternak rentan. 

Baca juga: PBI BPJS di Mateng Ikut Dinonaktifkan Dinsos Sebut Berdasarkan Status Sosial Ekonomi

Baca juga: Sopir Ekspedisi Ditemukan Meninggal Dunia d Karossa Mateng, Sempat Keluhkan Sesak Nafas

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar, Nur Kadar menyebutkan, Tim vaksinasi dari 6 Kabupaten di Sulbar juga siap mendukung penuh program nasional tersebut. 

Ia menyampaikan bahwa Sulawesi Barat siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan bulan vaksinasi PMK. 

“Sulawesi Barat siap mendukung dan menyukseskan bulan vaksinasi PMK sebagai bagian dari upaya percepatan pengendalian penyakit hewan menular strategis ini. Seluruh jajaran petugas kesehatan hewan telah kami siapkan untuk pelaksanaan vaksinasi di lapangan,” ujar Nur Kadar.

Bebas PMK

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengendalian PMK memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Sulawesi Barat bebas PMK, sekaligus sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan keamanan sumber pangan hewani bagi masyarakat. 

Dengan pengendalian yang optimal, sektor peternakan diharapkan terus berkembang dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah. (*)