Diskominfo Sulbar Integrasikan Website OPD untuk Perkuat Layanan Publik Digital

Ringkasan Berita:

• Diskominfo Sulbar menata ulang seluruh website OPD agar terintegrasi dalam satu ekosistem digital.
• Integrasi dilakukan untuk mempermudah akses informasi publik, meningkatkan keamanan, dan menyeragamkan pengelolaan konten.
• Langkah ini mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif di era digital.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap website perangkat daerah.

Langkah ini menjadi fondasi untuk membangun layanan publik digital yang lebih efektif dan terpadu.

Plt Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan integrasi website OPD menjadi tahap penting dalam memperkuat tata kelola informasi pemerintah.

Baca juga: Diskominfo Sulbar Perkuat SP4N LAPOR dengan Konsolidasi Lintas OPD

Langkah awal yang dilakukan adalah menata seluruh website agar berada dalam satu ekosistem.

Penataan itu meliputi standar tampilan, struktur informasi, keamanan data, hingga pola pengelolaan konten.

“Semua website OPD akan berada dalam satu sistem terpadu. Mulai dari standar tampilan sampai pengelolaan konten dibuat seragam,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat harus membuka banyak website untuk mencari informasi dari OPD berbeda.

Melalui integrasi ini, akses informasi pemerintah akan lebih sederhana.

“Dengan sistem terpadu, masyarakat cukup membuka satu portal untuk mengakses layanan dan informasi berbagai perangkat daerah,” jelasnya.

Ridwan menegaskan integrasi ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Salah satunya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

“Melalui integrasi, semua informasi pemerintah bisa tersaji rapi, mudah diakses, dan selalu diperbarui. Pemerintah harus hadir lebih efektif di ruang digital,” katanya.

Menurut Ridwan, sistem website terintegrasi juga memudahkan pengawasan, meningkatkan keamanan siber, serta mengurangi risiko kesalahan informasi.

“Kami ingin memastikan setiap informasi OPD valid, tidak tumpang tindih, dan terhubung dalam satu arsitektur digital provinsi,” tambahnya.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik dan membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi resmi pemerintah.(*)