Kanwil Kemenkum Sulbar Ikuti Koordinasi Satgas Pengawasan PNBP Fidusia 

Ringkasan Berita:

• Kanwil Kemenkum Sulbar ikut koordinasi Satgas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia secara virtual, menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum RI tentang percepatan perjanjian kinerja 2025.
• Kegiatan membahas penguatan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis data elektronik untuk optimalisasi layanan PNBP Fidusia.
• Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen meningkatkan pelayanan Fidusia dan koordinasi dengan stakeholder guna kualitas layanan AHU di wilayah.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kanwil Kemenkum Sulbar menghadiri koordinasi Satuan Tugas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia, Kamis (13/11/2025).

Koordinasi diselenggarakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berlangsung secara virtual.

Kabid Pelayanan AHU, Wardi, hadir mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar,Sunu Tedy Maranto bersama sejumlah jajaran.

Baca juga: Kakanwil Kemenkum Audiensi dengan Gubernur Bahas Capaian 100 Persen Posbankum di Sulbar

Wardi mengatakan, koordinasi ini merupakan tindaklanjut Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, khususnya mengenai penguatan pengawasan dan peningkatan kinerja layanan PNBP Fidusia.

Tim Ditjen AHU Sihar Roni Sirait dalam kesempatan itu menyampaikan, terkait petunjuk teknis pelaksanaan satuan tugas PNBP layanan jaminan fidusia, seperti mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta sistem pelaporan kinerja berbasis data elektronik dalam pengelolaan PNBP Fidusia.

Sehingga, Sihar Roni menilai kegiatan tersebut juga mencakup penguatan peran Satgas Fidusia.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Sulbar Hadiri Sejumlah Rangkaian Peringatan Hari Pahlawan di Pemprov Sulbar

"Serta optimalisasi pelaporan notaris, serta rencana pengembangan Dashboard Monitoring PNBP Fidusia sebagai sarana integrasi data nasional," tuturnya 

Menindaklanjuti hal itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan terus melakukan pelayanan optimal terkait Fidusia

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas layanan AHU di Wilayah.(*)