TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Uang saku 30 peserta MTQ Kafilah Mamuju yang berlaga di MTQ Tingkat Provinsi di Pasangkayu dua bulan lalu belum diterima hingga sekarang.

Hal tersebut menuai polemik, sebab kesra Pemkab Mamuju tak memberi kepastian kapan dibayarkan.

HMI MPO Cabang Mamuju turut menyoroti persoalan tersebut.

Baca juga: Kecewa, Uang Saku Peserta MTQ Kafilah Mamuju Belum Dibayarkan Usai Bertanding di Pasangkayu

Kepala Bidang Wacana Advokasi HMI Mamuju Audrey mengutuk perbuatan kersa Pemkab Mamuju.

Menurutnya, kejadian tersebut bisa menjadi preseden buruk Pemkab Mamuju dalam urusan pembinaan keagamaan.

Kata dia, masalah ini juga bisa membuat generasi muda muslim malas mengikuti lomba-lomba atau kegiatan keagamaan atas nama pemerintah daerah.

Harusnya, lanjut Audrey, Kesra Pemkab Mamuju tak memberi alasan mengapa tak dibayarkan.

Sebab, pada kafilan sudah melaksanakan tugas dan berlalu kurang lebih tiga bulan.

"Kami mendesak Pemkab Mamuju untuk segera memberikan kepastian waktu pembayaran uang saku ini. Ketidakjelasan seperti ini mencerminkan kurangnya determinasi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah terhadap warganya," tegas Audrey kepada Tribun-Sulbar.com, Senin (29/7/2024).

Kondisi ini, menurutnya, ada kesan Pemkab Mamuju tak menghargai perjuangan generasi muda muslim yang telah membawa nama baik Mamuju di event MTQ tingkat Provinsi.

"Kami berharap Pemkab Mamuju dapat menunjukkan sikap tegas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini secepatnya," bebernya.

Dia menambahkan, HMI Mamuju akan terus mengawal kasus ini hingga para peserta MTQ mendapatkan hak mereka sesuai yang dijanjikan oleh Pemkab Mamuju.(*)