Dana Desa Majene Capai Rp52,65 Miliar, BPKP Ingatkan Risiko Korupsi dan BUMDes Merugi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp52,65 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Dana tersebut dialokasikan untuk 62 desa dan diharapkan dapat mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, besarnya dana itu menjadi perhatian serius Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat.

Baca juga: Guru Gigit Jari? THR TPG Kabupaten Majene Tahun 2024 Tak Kunjung Cair

Dalam Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Aula BPMP Sulbar, Rabu (25/6/2025), BPKP mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar dana tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan DPD RI, Jupri Mahmud, pihak Inspektorat, serta para kepala desa dan pendamping desa se-Kabupaten Majene.

Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Rita Mariani Basharoe, yang membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya peran aktif desa sebagai subjek pembangunan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

“Dana desa adalah peluang besar, tapi juga membawa tanggung jawab besar. Tanpa pengelolaan yang transparan dan pengawasan yang kuat, sangat rawan terjadi penyimpangan, bahkan tindak pidana korupsi,” kata Andi Rita saat menyampaikan sambutan.

Ia menyoroti pentingnya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) online yang kini telah diterapkan di seluruh desa di Majene sebagai instrumen pengendalian dan transparansi keuangan desa.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Zulherizal, mengungkapkan fakta mengejutkan.

Meski 83,87 persen desa di Majene telah memiliki BUMDes, sebagian besar masih merugi dan belum berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Salah satu desa bahkan hanya menghasilkan PADes sebesar Rp2,3 juta sepanjang tahun 2025. Ini jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi dan dana yang mereka kelola,” bebernya.

Ia menambahkan, berdasarkan Kepmendes PDTT Nomor 3 Tahun 2025, minimal 20 persen dana desa harus dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMDes atau lembaga ekonomi desa lainnya, khususnya untuk mendukung program ketahanan pangan.

Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahjo Purnomo, juga hadir sebagai narasumber dan menyampaikan bahwa penyaluran dana desa di Sulbar tumbuh 3,99 persen secara tahunan.

Namun demikian, realisasi di beberapa wilayah, termasuk Majene, masih di bawah rata-rata nasional.

“Pagu dana desa sempat mengalami kontraksi 0,42 persen. Polewali Mandar masih menjadi daerah dengan alokasi tertinggi. Kami mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah desa, DPMD, camat, serta APIP untuk mempercepat penyaluran dan memastikan penggunaan dana tepat sasaran,” ujar Tjahjo.

Ia juga menyoroti pentingnya pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari strategi nasional mengatasi kemiskinan, stunting, dan pengangguran melalui ekonomi desa.

Dalam sesi diskusi, Aswadi Ahmad, Irban Wilayah II Inspektorat Majene, menekankan bahwa pengawasan dana desa meliputi seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Jika ada temuan, wajib ditindaklanjuti dalam 60 hari dan dilaporkan ke penegak hukum bila terdapat indikasi korupsi.

Dari hal itu, workshop ini menjadi langkah konkret memperkuat kapasitas aparat desa, menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, serta mendorong desa menjadi mandiri.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Anwar Wahab