Wagub Sulbar Ajak Perawat Perkuat Kolaborasi dan Terlibat dalam Isu Strategis Daerah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, mengajak perawat untuk terlibat aktif dalam berbagai isu krusial di daerah. Mulai dari penanganan stunting hingga pengentasan kemiskinan.

Salim mengatakan, stunting dan pengentasan kemiskinan salah satu fokus pemerintah yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Hal ini ia sampaikan usai menghadiri pelantikan pengurus DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulbar periode 2024–2029 di Ballroom Kantor Gubernur, Kamis (12/6/2025).

Baca juga: MALABBI: Transformasi Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Berbasis Digital di RSUD Sulbar

"Ke depan untuk menurunkan angka stunting itu saya memang melibatkan para perawat. Bahkan di sekolah-sekolah perawat yang ada di Sulbar itu saya libatkan. Terutama mereka yang berada di semester akhir," ujar Salim.

Lanjut Salim, keterlibatan perawat dalam penanganan stunting sangat penting, apalagi mereka tersebar hingga pelosok.

Mulai dari puskesmas, pustu, hingga posyandu, kehadiran tenaga kesehatan ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama balita.

Ia juga mengingatkan agar pengurus baru PPNI tidak hanya sekadar menjalankan roda organisasi, tapi juga aktif membangun kolaborasi. 

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar organisasi bisa berkembang dan punya kontribusi lebih luas di tengah masyarakat.

"Harapan kita ke pengurus baru, jangan hanya membentuk organisasi. Tapi juga melakukan pembinaan terhadap organisasi, kerja sama dengan institusi lain," tuturnya.

Ia memberi contoh peran perawat yang bisa diperluas dalam program-program strategis daerah seperti pengentasan stunting dan kemiskinan.

"Karena perawat-perawat kita ini kan ada sampai ke ujung. Tiap puskesmas ada, bahkan Pustu ada. Anak-anak balita juga ada di situ. Kita butuh perawat," ucap Salim.

Di sisi lain, Wagub Salim juga menyinggung keluhan soal ketidakadilan dalam proses pengangkatan honorer menjadi ASN. 

Ia mengaku banyak menerima aduan dari tenaga honorer lama yang belum juga diangkat, sementara ada honorer baru yang justru lebih dulu diangkat.

"Saya kira itu keluhan wajar, orang mengeluh seperti itu karena memang ada aroma ketidakadilan di dalam. Dia sudah honorer 5 tahun, 8 tahun, ada pengangkatan baru, yang baru dua tahun diangkat duluan. Yang 8 tahun ini tidak terangkat-terangkat," ungkapnya.

Sebagai bentuk respons, Salim menyatakan sudah mengambil langkah konkret.

Ia bakal menerbitkan surat edaran agar tenaga honorer lama mendapat prioritas pengangkatan.

"K2 yang sudah mengabdi 20 tahun itu harus jadi prioritas. Jadi mereka yang lebih lama, kalau ada pengangkatan baru, mereka dulu diselesaikan," tegas Salim.(*)