BPKPD Sulbar

Sulbar Raih WTP ke-11 Berturut-turut, Kepala BPKPD: Ini Hasil Kerja Keras dan Komitmen Semua Pihak

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Adjo, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. 

Penulis: Suandi | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Suandi
WTP Sulbar - BPKPD Sulbar foto bersama wakil gubernur dan pimpinan DPRD Sulbar usai rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu (11/6/2025). Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Adjo, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulbar.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Baca juga: Sulbar Raih WTP Tapi BPK Temukan Rp 500 Juta Dana Perjalanan Dinas Fiktif Belum Dikembalikan

Baca juga: Kronologi Tabung Gas Terbakar di Rimuku Mamuju, Pemilik Rumah Luka Bakar hingga Anak SD Panik

Pengumuman opini ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli BPK RI, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulbar, pada Rabu (11/6/2025).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Adjo, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. 

Menurutnya, raihan opini WTP ke-11 bukan hal yang mudah, melainkan hasil dari kerja keras, kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dan komitmen tinggi dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian ini patut kita syukuri. Alhamdulillah, ini merupakan opini WTP yang ke-11 kalinya kita raih secara berturut-turut. Tentunya ini bukan hasil kerja satu dua orang, melainkan hasil dari perjuangan bersama seluruh tim,” ujar Masriadi.

Ia juga mengakui bahwa proses menuju WTP tahun ini lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah banyaknya catatan dan pengembalian yang harus dilakukan berdasarkan temuan dari hasil audit BPK.

“Tahun ini cukup berat, banyak catatan dan pengembalian yang harus segera ditindaklanjuti. Kita diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan semua temuan tersebut,” tambahnya.

Masriadi menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas dari seluruh OPD dalam mengelola keuangan daerah. 

Ia berharap seluruh pihak dapat lebih patuh terhadap aturan pengelolaan keuangan agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Saya mengingatkan OPD agar lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan menjaga integritas. Artinya, setiap anggaran harus dikelola sesuai aturan agar tidak ada lagi catatan di kemudian hari,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak BPK RI yang telah bekerja sama dan memberikan pendampingan kepada Pemprov Sulbar dalam proses penyusunan serta pemeriksaan laporan keuangan.

“Terima kasih kepada tim BPK yang telah membantu dan membimbing kami dalam memperbaiki pengelolaan keuangan. Harapan kami, ke depan kinerja keuangan daerah Sulbar bisa semakin baik dan tetap mempertahankan predikat WTP ini,” tutup Masriadi.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved