Mahasiswa Soroti Kinerja Bupati Polman Jelang 100 Hari Kerja, Masalah Sampah Tak Kunjung Selesai

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN – Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (19/5/2025).

Mereka menyoroti kinerja Bupati Polman H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Andi Nursami Masdar menjelang 100 hari masa kerja.

Pantauan Tribun-Sulbar.com, massa aksi tampak membakar ban bekas di gerbang pintu masuk, sembari membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan isu-isu yang dianggap belum terselesaikan di Kabupaten Polman.

Baca juga: Bupati Polman Samsul Mahmud Calon Kuat Pimpin Golkar Sulbar? Ini Jawaban Pengurus Partai

Isu-isu tersebut antara lain krisis pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, hingga akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih.

Koordinator lapangan, Ali Wardana, menyampaikan keprihatinan serius terhadap arah kebijakan Bupati Polman.

"Alih-alih menghadirkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung, yang kami saksikan justru dominasi kegiatan seremonial, pencitraan, dan panggung kekuasaan yang jauh dari esensi pelayanan publik," kata Ali kepada wartawan.

Ia mengaku kecewa karena telah mengirimkan surat resmi permohonan data dan laporan capaian 100 hari kerja sebagai bentuk itikad baik untuk melakukan evaluasi berbasis data.

Namun hingga saat ini, kata Ali, tidak ada respons dari Pemda Polman untuk membuka informasi tersebut kepada publik.

"Ini merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik," ungkapnya.

Massa aksi tampak menunggu kehadiran Bupati Polman H. Samsul Mahmud agar dapat menyampaikan langsung tuntutan mereka.

Ali juga menyebut bahwa bupati lebih banyak terlihat menghadiri acara seremonial dan peresmian, tanpa disertai langkah konkret dan transparansi dalam menyelesaikan persoalan yang lebih esensial.

Adapun tuntutan PMII Komisariat IAI DDI Polman, yaitu:

1. Evaluasi terbuka dan transparansi atas capaian 100 hari kerja bupati.
2. Wujudkan program berbasis kebutuhan rakyat, terutama pengelolaan sampah, penanganan banjir, serta layanan dasar kesehatan dan air bersih.
3. Buka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil untuk membahas arah pembangunan daerah. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli