Akademisi Dukung SDK Pangkas OPD Pemprov Sulbar, Terapkan Pola Miskin Struktur Tapi Kaya Fungsi

SDK menjelaskan, alasan penerapan kebijakan ini baru akan dilakukan pada tahun 2026 adalah untuk menghindari kekacauan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. 

Menurutnya, penggabungan OPD di tengah tahun berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran.

"Kita tidak ingin mengganggu pelaksanaan APBD saat ini. Katakanlah kalau tiba-tiba bulan 10 ini kita gabung, ya bagaimana cara menggabungnya. Akhirnya, anggaran itu bisa tumpang tindih. Dengan demikian, kita selesaikan dulu anggaran tahun 2025 ini dengan kelembagaan yang ada sekarang," terangnya.

Rencana ini mencakup penggabungan sejumlah OPD yang dinilai memiliki fungsi dan orientasi kerja yang bisa disinergikan. 

Di antaranya, Dinas Tenaga Kerja akan digabung dengan Dinas Transmigrasi, serta Dinas Pariwisata akan dilebur bersama Dinas Pemuda dan Olahraga.

"OPD yang akan digabung ada banyak. Salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dengan Transmigrasi, kita gabung. Mungkin dinas pariwisata dengan dinas pemuda dan olahraga. Karena sekarang olahraga itu sudah bagian dari pariwisata. Momen-momen olahraga itu sudah bagian dari pariwisata, seperti lari maraton tingkat nasional, tingkat dunia sudah masuk pariwisata. Jadi kita gabungkan," jelas SDK.

Konsekuensi dari perampingan ini adalah menyusutnya jumlah jabatan struktural di lingkungan pemerintah provinsi. 

Dengan jumlah OPD yang lebih sedikit, otomatis posisi pimpinan juga akan berkurang.

SDK menegaskan, seleksi terhadap kepala OPD akan dilakukan secara ketat. 

Para pejabat harus mampu menunjukkan kinerja terbaik jika ingin tetap mendapat posisi strategis. Pejabat dengan nilai rendah, kata dia, akan ‘diparkir’. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab