RDP di Jakarta Wagub Salim 'Curhat' Ekonomi Lambat Hingga Infrastruktur Minim

TRIBUN-SULBAR.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menghadiri rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Kegiatan tersebut, dihadiri Kemendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual. 

Dalam rapat ini membahas terkait penyelenggaraan Pemda, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, BLUD, dan pengelolaan kepegawaian. 

Nampak wakil Gubernur Sulbar memberikan paparan dengan menyampaikan beberapa poin penting. 

Salim S Mengga menyampaikan permasalahan dihadapi di Sulawesi Barat saat ini, bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif mengalami perlambatan di tahun 2024 dengan 4,76 persen dibawa rata-rata nasional. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Warga Karanamu Tapalang Mamuju Digegerkan Penemuan Mayat Pria di Tepi Pantai

Baca juga: 6 Ramalan Shio Hari Ini Kamis 1 Mei 2025,Monyet Sulit Move On, Anjing Hidup Lebih Mudah

Angka kemiskinan masih tinggi berada diatas rata-rata nasional sebesar 10,71 persen pada tahun 2024.

Pembangunan wilayah belum merata dengan terbatasnya infrastruktur konektivitas dengan kondisi jalan provinsi baru mencapai 46,89 persen. 

Tata kelola pemerintahan belum optimal, RB 60,2/B, indeks SPBE 3,70 poin, indeks inovasi 49,5 poin, serta   kualitas SDM masih rendah, dan rendahnya kapasitas fiskal. 

Rendahnya investasi dan kerjasama daerah, di tahun 2024 realisasi investasi hanya sebesar 2,9 triliun, dan infrastruktur pendukung investasi masih minim. 

Selain itu, resiko bencana di Sulawesi Barat masih tinggi, berdasarkan nilai IRBI tahun 2024 sebesar 155,69 poin dengan kategori tinggi. 

"Juga menyampaikan tingginya ketergantungan kerja ASN kepada non-ASN, dan distribusi ASN belum profesional antar kabupaten dan sektor, serta sistem merit masih lemah," ujaar Salim.

Dalam kesempatan tersebut, Salim S Mengga juga menyampaikan bahwa Sulawesi Barat, menghadapi tantangan struktural dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Dukungan pusat melalui pembuatan fiskal, reformasi tata kelola, dan regulasi yang adaptif menjadi krusial.

"Sehingga kami dari Sulawesi Barat berharap agar merevisi alokasi dan formula transfer dana ke daerah berbasis keadilan fiskal," ujar Salim. (*)