Bahlil Kena Reshuffle Kabinet Prabowo? Golkar soal Kisruh Elpiji 3 Kg: Sudah Sepengetahuan Presiden

TRIBUN-SULBAR.COM - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diisukan akan terdampak rencana reshuffle Kabinet Merah Putih yang sempat digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kebijakan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengenai gas elpiji 3 kg dinilai sempat memunculkan kekisruhan di masyarakat.

Menanggapi hal ini, Partai Golkar menegaskan bahwa semua kebijakan pasti sudah melalui persetujuan Presiden.

Pihaknya pun mengaku tak cemas jika Bahlil dikaitan dengan isu reshuffle kabinet yang sedang ramai dibahas.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli menekankan, Bahlil hanya mengerjakan tugas-tugas yang diserahkan Presiden, meski kebijakan soal melarang gas elpiji kilogram dijual eceran menuai kritik dari publik.

"Ya biasa saja. Selama... Yang penting Presiden kasih tugas apa, dikerjakan. Kira-kira gitu," ujar Doli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Baca juga: Bocoran Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet, Elite Partai Gerindra: Ada Menteri Kurang Seirama

Doli menjelaskan, setiap partai pasti memberikan kader terbaik mereka untuk membantu Prabowo.

Dia menegaskan, seluruh kader yang Golkar berikan adalah kader-kader terbaik mereka, termasuk Bahlil.

"Ada 8 kader terbaik kami, termasuk ketua umum kami loh ya. Ketum itu kan adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, makanya dipilih jadi ketum," kata Doli.

"Bahwa kemudian ada tantangan yang dihadapi di lapangan, ya itu kita hadapi tanggung jawab kita masing-masing. Sudah pekerjaannya gitu. Dan yang bisa mengukur itu adalah Presiden," ujar dia.

Doli juga menekankan seluruh kader Golkar bekerja secara maksimal dan loyal terhadap Prabowo.

Baca juga: Harga Asli Gas Elpiji 3 Kg Cuma Rp 12.750, Bahlil akan Bentuk Badan Khusus: Ada Oknum Bandel

"Tapi yang jelas seluruh kader Golkar itu bekerja secara maksimal, loyal terhadap Presiden, berdedikasi pekerjaannya kepada kepentingan rakyat dan bangsa," imbuh dia.

Ia meyakini bahwa tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden.

"Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin," kata Doli.

"Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden," ujar dia.

Doli mengatakan, kebijakan Bahlil yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebenarnya memiliki niat baik demi mengatur tata niaga soal gas elpiji subsidi.

Namun, ia menilai wajar apabila kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Ancam Reshuffle Kabinet, Siapa Saja yang akan Kena?

"Kalau saya menilainya ya, pengaturan tata niaga itu kan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang. Ya diibaratkan orang kalau orang sakit, kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu," kata Doli.

"Suntik itu kan sakit, kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjangnya akan jadi sehat. Nah, saya lihatnya gitu saja,"  ujar dia.

Oleh karena itu, Doli kembali menegaskan bahwa tidak ada satupun menteri, di zaman siapapun, yang mengambil kebijakan tanpa arahan presiden.

"Saya tegaskan, tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, Presiden-nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari Presiden," kata Doli.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg.

Kebijakan yang dibuat Bahlil itu menuai protes keras karena menyulitkan warga untuk mendapatkan gas berubsidi.

Baca juga: 3 Nasib Apes Bahlil usai Kisruh Elpiji 3 Kg, Dilabrak Warga hingga Dipanggil Prabowo, Dievaluasi?

Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan, yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg. 
Setelah menjadi sorotan, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil tersebut.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun menyebutkan bahwa tidak mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg.

Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi terkini di masyarakat, Prabowo turun tangan untuk memerintahkan agar pengecer boleh kembali berjualan elpiji subsidi.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

(Kompas.com/ Adhyasta Dirgantara)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden" dan "Golkar Tak Cemas Bahlil Kena "Reshuffle" Gara-gara Kisruh Elpiji 3 Kg"