Kemenkum Sulawesi Barat
100 Hari Kerja, Kemenkum: Reformasi Hukum dan Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen
Di tahun 2024, Kemenkum juga mencatat pencapaian luar biasa di bidang kekayaan intelektual yaitu dengan peningkatan signifikan permohonan indikasi geografis hingga 264,7 persen atau tercatat 185 produk indikasi geografis serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 917,345,560,248 dari target awal tahun atau sekitar 101,93 persen dari target realisasi PNPB.
Pada periode ini, Undang-Undang No 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Paten berhasil disahkan atas Prakarsa Kementerian Hukum. UU ini akan mengakomodasi pelindungan inovasi berbagai sumber daya genetik yang semakin relevan di era modern.
Baca juga: Pasca Penetapan Bupati dan Wabup Mateng Terpilih, Sahrul Sukardi : Jaga Amanah Rakyat
Baca juga: Sosok Sunardi, Tega Habisi Nyawa Istri dan Penagih Utang
Sebagai langkah strategis, Kemenkum menetapkan tahun 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri serta berencana melakukan pengembangan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Indonesia guna mengakselerasi layanan dan meningkatkan kontribusi sektor KI terhadap perekonomian nasional.
Melalui berbagai capaian tersebut, Kemenkum terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan hukum, mempercepat reformasi regulasi, dan mendukung berbagai kebijakan strategis demi kepentingan mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan sejahtera.
"Sederet capaian ini adalah langkah awal peningkatan pelayanan hukum kami kepada masyarakat. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kami untuk kepentingan masyarakat," tutupnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulbar, menyebut akan terus mendukung seluruh kebijakan pimpinan di Kementerian Hukum.
Hal ini merupakan komitmen di seluruh jajaran di Kementerian Hukum untuk terus berkinerja terbaik dan memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.(*)
Kemenkumham DKI Jakarta
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas
Jakarta Pusat
Kabinet Merah Putih
| Menteri Supratman: Pemerintah Perkuat Transparansi & Keadilan Tata Kelola Royalti Musik |
|
|---|
| LMKN Bahas Skema Pembayaran Royalti Lagu Bersama PRSSNI |
|
|---|
| Kakanwil Kemenkum Sulbar Terima Kunjungan Konsultasi Hukum DPRD Polewali Mandar |
|
|---|
| Kanwil Kemenkum Sulbar Nyatakan Kesiapan Pelaksanaan Pelantikan MKNW |
|
|---|
| Galang Dukungan Inisiasi Indonesia Tentang Royalti,Menkum RI Bertemu Perwakilan China-Asean di Xi’an |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Kabinet-Merah-Putih-Kementerian-Hukum-Kemenkum-mencatat-berbagai-capaian-kinerja.jpg)