145 Aset Tanah Pemda Pasangkayu Butuh Sertifikat, DPKPP Sebut Perlu Anggaran Besar

TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pasangkayu, ungkap saat ini masih ada sebanyak 145 aset tanah pemerintah daerah, yang belum bersertifikat.

Hal itu, dikatakan oleh Kepala DPKPP Pasangkayu, Mujahid, kepada anggota DPRD Pasangkayu, saat rapat bersama anggota komisi III DPRD Pasangkayu, di kantor DPRD Pasangkayu, Senin (13/1/2025).

Saat diwawancarai usai rapat, Mujahid mengatakan persoalan itu perlu menggunakan dana cukup besar.

"145 itu kan tidak bisa langsung disertifikatkan, itu perlu dana besar. Jadi seumpanaya tahun ini 10 atau tahun depan 20," katanya.

Dia mengatakan dalam hal ini, selain terkendala oleh kurangnya anggaran, pihaknya juga belum bisa memenuhi semua pekerjaannya.

"Karena 145 sertifikat itu tidak kecil," tambahnya.

145 aset tanah daerah yang belum bersertifikat itu seperti puskesmas, sekolah, pasar, sebagian kantor-kantor dan tanah Pemda lainnya.

Dia juga menerangkan terkait permasalahan tanah pasar yang terletak di Desa Randomayang, yang sampai saat ini belum tuntas pembebasan lahannya.

Baca juga: BPBD Mateng Tetapkan Desa Kire Kampung Tanggap Bencana, Mengapa?

Baca juga: Rumah di Dusun Peba Mamasa Ludes Terbakar Saat Ditinggal Pemilik ke Kebun

"Di mana, saat ini masih bagian belakang pasar yang sudah dibebaskan oleh Pemda, namun bagian depannya belum dimiliki oleh Pemda," ujar Mujahid.

Mujahid menjelaskan, tahun ini pihaknya akan memprioritaskan masalah-masalah itu.

"Selain itu, kami juga akan melakukan rehab rumah yang terkena dampak bencana sebanyak 10 unit, di Desa Sarude, Kecamatan Sarjo," tutupnya.(*)