Netfid Minta Bawaslu Sulbar Segera Terbitkan Atribut Lembaga Pemantau Pemilu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, pemantau pemilu keluhkan tidak ada atribut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Nedfit Sulawesi Barat (Sulbar), Sugiarti.

"Nedfit sudah teregistrasi di pusat," ungkapnya saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com melalui sambungan telepon seluler, Rabu (19/7/2023).

Dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2012, BAB I point 15, dijelaskan pemantau pemilu melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pihaknya wajib melaporkan hasil pantauannya kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota kemudian disampaikan kepada masyarakat.

Kata dia, berdasarkan registrasi tersebut, pengurus Netfid di daerah hanya perlu menyetorkan nama ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar.

"Sudah kami lakukan sejak 5 Agustus 2022 lalu, tapi sampai hari ini belum ada semacam tanda pengenal atau sebagainya," kata dia.

Menurutnya, atribut sangat diperlukan untuk mengawal jalannya pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

"Tanpa atribut, kami akan dianggap legal," singkatnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi wartawan ketua dan anggota Bawaslu Sulbar belum memberikan keterangan apapun.

Berikut 38 lembaga pemantau terakreditasi Bawaslu RI:

- Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR)
- Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)
- Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)
- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)
- Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih
- Netfid Indonesia
- Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI)
- Perludem
- Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
- Lembaga Studi Visi Nusantara
- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
- KORPS HMI-WATI Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam (KOHATI PB HMI)
- Gerakan Mahasiswa Kristen Indoneisa (GMKI)
- Gerakan Mahasiswa Nasional Indoneisa (GMNI)
- PROGRESSIVE DEMOCRACYWATCH (PRODEWA)
- POROS SAHABAT NUSANTARA (POSNU)
- RUMAH PEMBERDAYAAN INDONESIA
- PIJAR KEDILAN
- Dewan Pimpinan Pusat PeduliKeadilan Rakyat (DPP PKR)
- KIPP INDONESIA
- PARWA INSTITUTE
- GERAKAN PEMUDA MARHAENIS
- KOPEL INDONESIA
- DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
- PMKRI
- FATA INSTITUTE
- JRDP (jaringan rakyat untuk demokrasi dan pemilu)
- LABAKI (laskar anak bangsa anti korupsi indoensia)
- FDM (forum demokrasi milenial)
- DEEP (Democracy and Electoral
- Empowertment Partnership)
- KISP (KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU)
- Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES)
- Asa Indonesia
- INDONESIA YOUTH EPOCENTRUM
- Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migrant (Migrant Care)
- Kata Rakyat
- Paham Indonesia
- LPP KAMMI (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji