Inspektorat Sulbar Terus Fokus Cegah Korupsi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan sosialisasi benturan kepentingan, Gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di Ballroom Grand Hotel Maleo Mamuju, Selasa (4/7/2023).

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung Leonita GPA selaku Kepala Satgas pada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber.

Selain itu, juga hadir sebagai narasumber Mutiara Carina Rizky Artha selaku Kepala Satgas Program Pengendalian Gratifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.

Sosialisasi ini diikuti 110 orang perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Inspektorat M Natsir mengatakan, sosialisasi tersebut sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi.

Selain itu, juga dalam rangka perbaikan integritas penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

"Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat mendongkrak nilai Monitoring Centre for Previntion (MCP) KPK khususnya sektor Manajemen ASN serta peningkatan capaian Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2023," tutur mantan Sekda Kabupaten Pasangkayu itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, yang membuka acara tersebut secara daring mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menjaga komitmen implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi Barat.

Lebih lanjut, Idris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mengharapkan dukungan dan bimbingan dari KPK dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang bebas dari korupsi.(*)