Perdagangan Orang
Data Kasus TPPO Capai 2.450, Berikut Penyebabnya Menurut Komnas Perempuan Sebut
Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi atensi kepolisian.
Penulis: Zuhaji | Editor: Habluddin Hambali
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Komisioner-Komnas-Perempuan-Andy-Yentriyani.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi atensi kepolisian.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan angka perdagangan orang di banyak negara meningkat tajam.
"Terutama ketika situasi ekonomi memburuk, termasuk jika terjadi konflik ataupun bencana," ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani saat diwawancarai Tribun-Sulbar.com di Grand Maleo Hotel & Convention, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulbar, Minggu (25/6/2023).
Kata dia, TPPO kerap terjadi pada perempuan dan anak, sebagian besar dilakukan eksploitasi seksual.
Tidak hanya itu, para korban juga biasanya digunakan sebagai alat perdagangan narkotika atau eksploitasi tenaga kerja.
Dalam 10 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat ribuan kasus TPPO terjadi di Indonesia.
"Sekurang-kurangnya lebih dari 2.450 terjadi, dan yang tercatat itu jumlah kasus padahal dalam TPPO sendiri korbanya lebih dari satu orang artinya ini memang sangat banyak terjadi," paparnya.
Menurutnya, dalam kasus TPPO ada sebuah sistem yang terbangun di mana para pelaku sudah terorganisir.
"Baik di dalam negeri atau sampai ke luar negeri, dalam beberapa kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, korban yang telah diselamatkan ketika mereka (korban) dipulangkan, tidak lama kemudian akan masuk lagi," jelas Andy.
Perkembangan zaman memudahkan pelaku membujuk para korbannya melalui aplikasi-aplikasi yang seharusnya digunakan untuk berkomunikasi.
"Tali justru digunakan sebagai ruang untuk mempercepat proses jual-beli itu," katanya.
Dirinya berpesan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek pendidikan sebagai langkah mitigasi terjadi TPPO khususnya di Sulbar.
"Sulawesi Barat dalam angka menyatakan rata-rata lama sekolah anak laki-laki maupun perempuan sangat rendah demikian juga tingkat kemiskinan yang cukup tinggi," pungkasnya. (*)
Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji