Kokam Sulbar Kecam Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin menulis status mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.

Atas peristiwa itu seluruh ummat Muhammadiyah mengecam peneliti BRIN tersebut.

Status mengerikan Andi Pangerang itu bermula dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djalaluddin. 

Mantan kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu heran dengan Muhammadiyah yang tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran Idul Fitri 2023, namun ingin memakai lapangan untuk shalat Idul Fitri.

"Eh, masih minta difasilitasi tempat shalat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," ujar Thomas dalam status yang viral dikutip Republika.co.id di Jakarta, Senin (24/4/2023).

Dia masih melanjutkan statusnya yang mengancam setelah berdebat dengan warganet lain. "Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis Andi.

Kini status AP Hasanudin viral di berbagai kanal media sosial, baik di lini Twitter dan Facebook, statusnya banyak disebar, termasuk di grup Whatsapp.

Menanggapi itu, Sekertaris Kokam Pemuda Muhammadiyah Sulbar Hadi Eka Saputra mengecam keras komentar yang dibuat peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah. 

"Kita heran kenapa metode Muhammadiyah yang berbeda dalam menentukan 1 Syawal dipermasalahkan sampai harus mengancam di media sosial," kata Hadi, lewat rilis diterima, Kamis (27/4/2023).

Dia mengecam , seorang peneliti BRIN bersikap layaknya preman pasar daripada seorang intelektual dalam menyikapi perbedaan. 

Dia pun meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan

"Pak Presiden @jokowi, Prof @mohmahfudmd, Pak Kapolri @ListyoSigitP, @DivHumas_Polri, Gus Menag @YaqutCQoumas, Kepala @brin_indonesia .BRIN harusnya sebagai lembaga riset harusnya diisi mereka yang menampakkan kecerdasan dan keintelektualannya, bukan justru seperti preman," ungkapnya.

"Kami mengecam jika ini tidak segera bertindak maka kami meminta BRIN di bubarkan karena sudah bukan bekerja sesuai tupoksi," ujar Hadi yang juga pernah menjabat Ketua DPD IMM Sulbar Bidang Organisasi.