Berita Mamasa
Kasihan, Nakes di Mamasa Sudah 6 Bulan Tak Terima Gaji Gegara Defisit APBD
Belum tuntas persoalan tunjangan sertifikasi guru yang menuai aksi protes, kini giliran tenaga kesehatan (Nakes) berstatus kontrak yang harus mengeluh
Penulis: Adriansyah | Editor: Nurhadi Hasbi
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Kadis-Kesehatan-Kabupaten-Mamasa-Hajai-S-Tanga.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat kian memprihatinkan.
Belum tuntas persoalan tunjangan sertifikasi guru yang menuai aksi protes, kini giliran tenaga kesehatan (Nakes) berstatus kontrak yang harus mengeluh.
Betapa tidak, gaji triwulan empat tahun 2022 belum dibayarkan kini masuk lagi triwulan pertama thaun 2023.
Itu berarti gaji tenaga kesehatan sudah enam bulan tidak bayarkan.
Meski gajinya belum dibayarkan, namun pelayanan di sejumlah puskesmas di Mamasa tetap berjalan.
Salah seorang Nakes yang enggan disebut identitasnya mengakui itu.
Kepada Wartawan Tribun-Sulbar.com, dia mengaku sudah enam bulan belum menerima haknya.
Walau sebenarnya ia merasa jenuh namun demi kemanusiaan, ia tetap menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
"Mau diapa karena sudah tanggung jawab, cuma berapa yang PNS, kalau kami tenaga kontrak yang mogok, maka bisa-bisa pelayanan lumpuh," keluhnya.
Kondisi itu tak dibantah Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, Hajai S Tanga.
Dia tak menampik bahwa sejak triwulan keempat tahun 2022 tenaga kesehatan khusunya tenaga kontrak tak terima gaji.
"Iya betul, gaji tenaga kesehatan triwulan keempat belum dibayarkan. Sekarang sudah masuk lagi triwulan pertama, tetapi kan biasanya nanti setelah ada SK baru dibayarkan," ujar Hajai, ditemui di Kantornya di Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Senin (20/3/2023).
Kendati begitu, Dinas Kesehatan kata Hajai, telah mengajukan surat keterangan (SK) Nakes ke Bagian Hukum untuk diasistensi.
Terkait lambatnya pembayaran gaji Nakes, Hajai mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Mamasa.
Hajai menyebut, kondisi itu disebabkan pengelolaan keuangan daerah mengalami defisit.
Kata dia, defisit disebabkan belanja daerah lebih besar dari pendapatan.
"Kita selalu bermohon ke Badan Pengelola Keuangan, tetapi memeng keuangan di Kasda mengalami kekosongan," bebernya.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com/Semuel Mesakaraeng