Berita Sulbar
Ketua AHN Sulbar Tagih Janji Pemerintah Prioritaskan K2 di Penerimaan PPPK
Apalagi, saat beberapa kali pertemuan dialog disampaikan akan menjadi perhatian khusus bagi honorer K2.
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Ketua-Asosiasi-Honorer-Nasional-AHN-Kategori-dua-Sulbar-Fadli.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Asosiasi Honorer Nasional (AHN) K2 Sulbar, Fadli menagih janji pemerintah memprioritaskan honorer kategori II (K2) dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami harap ada skala prioritas honorer K2 yang telah lama mengabdi," kata Fadli.
Apalagi, saat beberapa kali pertemuan dialog disampaikan akan menjadi perhatian khusus bagi honorer K2.
Mengingat, rekrutmen PPPK dibuka secara umum.
"Meskipun kelengkapan berkas ada pengalaman kerja, tetapi kami berharap kedepan ada penerimaan spesifik terhadap honorer bukan dibuka untuk umum," ungkap Fadli.
Karena niat pemerintah yang akan menata honorer kedepan menjadi tujuan adanya PPPK.
Jangan sampai, kata Fadli mengakomodir tenaga honorer semata teoritis saja.
"Harus dipertimbangkan sisi pengabdian dan rasa keadilan agar mengakomodir honorer menjadi ASN," tegasnya.
Tidak bisa mengurangi jumlah honorer yang ada ketika belum ada perhatian dan kebijakan khusus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto mengatakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kebijakan pemerintah bagi pegawai honorer.
"Selama ini kan honorer digaji tidak seduai harapan. Makanya keluar kebijakan perekrutan PPPK. Jadi kebijakan pemerintah akan lerhatikan kondisi keuangan daerah," kata Tasdik, saat ditemui di rumah jabatan Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Senin (13/2/2023) malam.
Makanya, Menpan RB menyusun dan merancang perekrutan PPPK.
KASN RI hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah.
"Banyak sekali honorer mengabdi puluhan tahun, namun gajinya tidak begitu menjanjikan," ungkap Tasdik.
Tinggal, penganggaran gajinya tentu akan memperhatikan kemampuan APBD daerah masing-masing.
Adapun, perekrutan PPPK tahun 2023 diantaranya:
1. PPPK kesehatan yang lulus sebanyak 15 orang
2. PPPK Guru menunggu pengumuman dari Kemendikbud
3. PPPK Teknis : jumlah yang lulus administrasi 208 orang, sedanhkan formasi 56 orang.(*)
Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin