Kemenkumham Sulbar

Kemenkumham Sulbar Harmonisasikan Ranperda Bupati Polman untuk Penetapan Desa Wisata

Dalam rapat ini seluruh peserta rapat menyetujui draft rancangan yang di bahas selanjutnya diparaf setiap lembarnya oleh seluruh perwakilan peserta ra

Editor: Ilham Mulyawan
Kemenkumham Sulbar
Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar menggelar Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar, untuk Penetapan Desa Wisata yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (26/1/2023). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar menggelar Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar, untuk Penetapan Desa Wisata yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (26/1/2023).

Dalam kesempatan itu, dibahas tiga poin, di antaranya pembahasan tindak lanjut hasil perbaikan rancangan peraturan Bupati Polewali Mandar, penyamaan persepsi terkait materi muatan dalam rancangan peraturan bupati.

Adapun Poin-poin penting yang disepakati dalam rapat yakni Materi muatan pokok yang diatur disesuaikan dengan kebutuhan hukum Kabupaten Polewali Mandar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, masukan lain yang juga menjadi perhatian dalam Kegiatan teknis penulisan diperbaiki sesuai dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rapat ini seluruh peserta rapat menyetujui draft rancangan yang di bahas selanjutnya diparaf setiap lembarnya oleh seluruh perwakilan peserta rapat.

Selanjutnya akan dibuatkan surat selesai harmonisasi yang ditandatangani kepala kantor wilayah untuk diserahkan kepada pemrakarsa dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

"Ini merupakan salah satu wujud kinerja dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan produk hukum daerah," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan.

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved