Tak Ada Pejabat, Mahasiswa Akan Demo Kembali di Kantor DKP Sulbar Soal Ini

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Sulawesi Barat (Sulbar) kecewa dengan hasil revisi dokumen final materi teknis RZWP3K.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapalang (IPMATA) yang tergabung dalam aliansi sesalkan kebijakan pemerintah dirasa tidak berpihak kepada masyarakat nelayan.

"Kemarin kami sudah aksi, tapi pejabatnya tidak ada," ungkap Ketua IPMATA, Muhammad Ahyar kepada Tribun-Sulbar.com di Sekretariat IPMATA, Jl Kurungan Bassi, Kelurahan Karema, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (25/1/2023).

Kata dia, hari ini aliansi akan kembali menyambangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar untuk menegaskan penolakannya terkait proses pengerjaan atau penyusunannya RZWP3K yang tidak transparan.

Yang di mana dinas bersangkutan, jelas Ahyar, menyatakan akan mengundang semua elemen dalam mematangkan pembahasan RZWP3K.

"Maka, ini harus kami pastikan langsung," ungkap Ahyar.

Meski demikian, IPMATA tetap tegas menolak pembahasan lanjutan RZWP3K, sebab menyangkut persoalan nasib masyarakat banyak.

Ahyar mengaggap, pemerintah semena-mena dalam membuat aturan, tanpa memandang efek yang akan ditimbulkan nantinya.

"Saat penyusunannya masyarakat tidak diikutsertakan, dan juga kita bisa menilai bersama, alokasi ruang yang dijelaskan dalam materi teknis RZWP3K itu kemudian mempersempit wilayah tangkap nelayan," ujarnya.

Sebagian wilayah tangkap nelayan justru diubah menjadi lokasi pembangunan pelabuhan yang dimana pelabuhan tersebut diduga pelabuhan perusahaan tambang. 

"Ini memperjelas, RZWP3K semakin mempersempit serta mengancam ruang hidup masyarakat pesisir yang notabenenya nelayan Sulbar," singkat Ahyar. (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji