Berita Sulbar

Participating Interest Migas Blok Sebuku 10 Persen, Pemprov Sulbar Dapat Rp23 Miliar

Participating interest (PI) 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan Kontraktor

Editor: Ilham Mulyawan
ist
Participating Interest blok Sebuku 

TRIBUN-SULBAR.COM - Participating Interest dalam Pengelolaan Migas Blok Sebuku, yang baru diserahkan ke BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi, kabarnya Sulbar mendapat dana Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.

Untuk diketahui, dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, Pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen, Ppada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.

Participating interest (PI) 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.

Keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 10 persen memberikan banyak manfaat. Antara lain, memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah.

Selain itu, memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor.

Untuk memastikan daerah menikmati sepenuhnya PI 10 persen ini, kepemilikan saham BUMD tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan. BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100 persen Pemda) atau Perseroan Terbatas di mana 99 persen milik Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda.

Dalam surat yang diterbitkan Sebuku Energy Malaqbi, disebutkan bahwa Pemprov Sulbar mendapat dana PI sebesar 1,5 juta dolar, atau yang dikonversi ke rupiah menjadi Rp23.415.210.000 atau Rp23,4 Miliar (kurs 1 dolar =Rp15.120).

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Utama Sebuku Energi malaqbi, Haris Hanaping.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi barat (Sulbar), Hatta Kainang angkat bicara terkait penerimaan Participating Interest dalam Pengelolaan Migas Blok Sibuku, yang baru diserahkan ke BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi.

Hatta menuturkan, ini adalah berkah luar biasa bagi masyarakat Sulbar.

Alasannya perjuangan selama ini apa yang diharapkan, diawali zaman kepemimpinan Gubernur Anwar Adnan Saleh.

Dengan perda no 1 tahun 2018, memberikan wewenang kepada perumda untuk mengelola dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Sulbar, kemudian Kabupaten Majene dan kabupaten lain di Sulbar.

"Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene adalah pihak yang lebih menikmati hasil PI Migas, sesuai agreement terdahulu sebagai daerah penghasil. Saya selaku anggota DPRD sulbar berharap PI Migas yang akan jadi PAD dan akan dibelanjakan, kami meminta PJ Gubernur Akmal Malik, agar segera merumuskan kegiataan yang fokus dan jelas soal pertumbuhan ekonomi," ujar Hatta.

Ketika dikonfirmasi lebih jauh, Hatta menuturkan dana PI yang dikeluarkan sebanyak 6 juta dolar untuk dibagi empat.

Sebanyak 1,5 juta dolar untuk Pemprov Sulbar, lalu 1,5 juta dolar untuk pemkab Majene dan sisanya 1,5 juta dolar ke Pemprov Kalimantan selatan (Kalsel) dan Kota Baru juga mendapat 1,5 juta dolar.

"Yang saya dengar itu pembagiannya, "singkat Hatta.

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved