Anggota DPRD Mamuju Nilai Usulan Kenaikan BPIH Berlebihan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Anggota DPRD Mamuju, Sugianto mempertanyakan rencana penyesuaian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) periode 2023 yang diusulkan Kementerian Agama RI.

"Berlebihan sekali, BPIH dari Rp39 juta menjadi Rp69 juta, cukup memberatkan jemaah," ucapnya kepada Tribun-Sulbar.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa 23/1/2023)

Menurut dia, rencana penyesuaian BPIH memang wajar dilakukan mengingat biaya operasional juga ikut naik.

Namun, Sugianto menilai besaran yang diusulkan Kemenag RI justru akan membebani calon jemaah ataupun jemaah sudah terdaftar yang notabenenya masyarakat menengah ke bawah.

"Mayoritas masyarakat di Indonesia umumnya beragama Islam, seharusnya pemerintah memberi kemudahan," ujar Sugianto.

Dirinya juga menambahkan, penyesuaian tersebut nantinya juga akan mempengaruhi kouta haji pada tahun-tahun akan datang.

Begitupun dengan jemaah haji yang sudah membayar dan selanjutnya akan melakukan pelunasan.

"Bagaimana dengan jemaah tunggu, apakah juga terimbas atau ini hanya untuk jemaah baru pasca putusan ini disepakati nanti," tanya dia.

Politisi Golkar itu berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dapat mempertimbangkan kembali nilai penyesuaian BPIH dengan kebijakan-kebijakan baik yang sama-sama tidak akan merugikan negara atau membebani jemaah.

"Semoga ada jalan keluarnya," tutup Sugianto.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Barat masih menunggu hasil pengusulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023.

Hal tersebut, disampaikan Plh Kabid Haji Kemenag Sulbar Muhammad Hatta saat ditemui di kantornya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Jumat (20/1/2023).

"Kita belum menerima terkait BPIH dan masih menunggu apakah naik atau turun," kata Hatta.

Apalagi, masih sebatas usulan dari Kemenag yang bisa saja naik ataupun turun.