Pemilu 2024
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Mengemuka, Sekretaris Golkar Mamasa: Itu Kemunduran Demokrasi
Belakangan memang wacana sistem proposional tertutup pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 mulai mengemuka.
Penulis: Semuel_Messakaraeng | Editor: Ilham Mulyawan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Sekretaris DPD Golkar Mamasa, Jufri Sambo Madika dengan tegas menolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup.
Belakangan memang wacana sistem proposional tertutup pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 mulai mengemuka.
Wacana tersebut menuai pro dan kontra di kalangan elit politik.
Melalui sistem proporsional tertutup, setiap parpol memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (Dapil). Dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih parpol.
Di pusat, setidaknya delapan partai menolak wacana itu.
Delapan di antaranya adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Berbagai alasan mengemuka terhadap penolakan wacana itu.
Jufri Sambo Madika mengatakan, sikap Golkar jelas dari pusat sampai kabupaten menolak sistem proporsional tertutup.
Jupri menilai, sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
Menurutnya, kemunduran di demokrasi dari sistem terbuka dan tertutup akan menjurus ke kemunduran lain-lainnya.
Kata dia, bukan hal yang tidak mungkin, nantinya bisa-bisa pemilihan presiden pun sudah tidak langsung lagi.
"Sistem proporsional tertutup juga dikhawatirkan akan mengubah semuanya," kata Jufri, dikonfirmasi Jumat (20/1/2023).
Sehingga, lanjut Jufri, hal tersebut harus dihindari sejak awal agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Soal pengaruh money politics terhadap sistem proporsional tertutup, legislator Mamasa itu, juga beri penilaian.
Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa ketika proporsional tertutup money Politic tidak akan ada.
"Menghilangkan money politic, itu adalah tugas kita semua memberikan pemahaman kepada masyarakat," tandasnya.
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com/Semuel Mesakaraeng
Masih Verifikasi, 5 Bakal Calon DPD Asal Mamasa Belum Berstatus Memenuhi Syarat |
![]() |
---|
HMI Manakarra Sebut SIAKBA Hambat Masyarakat Pelosok Daftar Badan Adhoc , Ini Kata Ketua KPU Mamuju |
![]() |
---|
HMI Manakarra Minta Bawaslu Mamuju Masifkan Pengawasan Jelang Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Nasdem Majene Serahkan 30 Nama Bacaleg ke Anwar Adnan Saleh |
![]() |
---|
3 Calon DPD Yunus Suparlin, Kalma Katta dan Yaved Nataniel Berstatus BMS, Perlu Perbaikan di Silon |
![]() |
---|