OPINI

Kemiskinan di Sulbar Meluas, Apa Ada Cara Mengatasinya?

pondasi perekomonian di daerah perdesaan ada gangguan aktivitas pada triwulan III 2022

Editor: Ilham Mulyawan
dok pribadi
Sri Mulyani, Statistisi pada BPS Provinsi Sulawesi Barat 

Sri Mulyani
Statistisi pada BPS Provinsi Sulawesi Barat

TRIBUN-SULBAR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat telah merilis angka kemiskinan September 2022. Persentase jumlah penduduk miskin Sulawesi Barat pada September 2022 sebesar 11,92 persen, meningkat 0,17 persen poin dibandingkan Maret 2022.

Di saat ekonomi mulai menggeliat, pelonggaran-pelonggaran mobilitas dan aktivitas ekonomi penduduk telah dibuka dan berharap simpul-simpul perekonomian mulai menggeliat, ternyata kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dampak pandemi Covid-19 itu masih ada. Perekonomian belum dapat pulih seperti sebelum pandemi.

Ditambah lagi, pada tanggal 3 September 2022, pemerintah telah mengumumkan kenaikan BBM, mulai dari pertalite, solar bersubsidi hingga pertamax. Kenaikan BBM ini tentunya memiliki efek domino ke harga-harga sembako dan barang lainnya yang dikonsumsi seluruh masyarakat.

Tentunya kita rasakan bersama bahwa pada bulan September tersebut harga barang pun ikut menyesuaikan kenaikan BBM tersebut. Di kota Mamuju bahkan saat itu, harga telur tembus 60.000/rak.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa masih banyak barang-barang yang dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat merupakan barang impor dari provinsi lain sehingga memerlukan biaya pengiriman yang memakai BBM di dalamnya.

Dampak kenaikan BBM ini telah diantisipasi oleh pemerintah yang telah menyiapkan kompensasi-kompensasi untuk masyarakat menengah ke bawah. Penyaluran program sembako dan PKH telah mendekati angka 100 persen, bahkan penyaluran program BLT BBM tahap 1 telah cair 100 persen pada kondisi 30 September 2022.

Harapannya, penyaluran kompensasi ini dapat mengurangi efek kenaikan BBM sehingga keluarga penerima manfaat yang merupakan keluarga dengan 40 persen penghasilan terendah dapat terbantu dan dapat mengkonsumsi makanan maupun non makanan seperti sebelum kenaikan BBM.

Efeknya bisa kita lihat, persentase penduduk miskin hanya naik tipis pada September 2022. Namun jika dilihat menurut daerah, persentase kemiskinan di perkotaan menurun, namun di daerah perdesaan meningkat. Kenapa bisa berbeda?

Saya menduga, pondasi perekomonian di daerah perdesaan ada gangguan aktivitas pada triwulan III 2022 sementara pondasi perekonomian di perkotaan telah mulai berjalan sehingga kemampuan finansial penduduk perkotaan dapat terback-up dengan adanya kompensasi dari pemerintah sementara penduduk di daerah perdesaan agak tergoncang.

Peningkatan pondasi perekonomian di daerah perdesaan

Jika kita lihat lebih dalam, beberapa kali pada semester dua telah terjadi bencana alam yang memberikan efek pada salah satu sendi perekonomian masyarakat, terutama petani. Beberapa kali banjir dan longsor menyebabkan beberapa kali petani gagal panen. Sebut saja banjir yang terjadi pada 3 September 2022.

Puluhan hektar sawah dan puluhan hektar tambak warga di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju terendam banjir. Akibatnya, petani padi dan petani tambak gagal panen dan mengalami kerugian hingga ratusan juta. Bahkan pada semester dua 2022 ini, kita rasakan sering terjadi banjir dan longsor mengakibatkan gagal panen dimana-mana.

Akibatnya dapat kita lihat, produksi padi di Sulawesi Barat pada triwulan 3 tahun 2022 hanya sebesar 85,42 ribu ton, turun dibandingkan triwulan 1 2022 yang sebesar 105,64 ribu ton.

Sebaiknya pemerintah segera berbenah. Jangan sampai kondisi ini terulang kembali setiap tahunnya. Pemerintah sebaiknya segera melakukan intervensi untuk pengendalian longsor dengan penanaman beberapa komoditas pertanian sangat berpotensi untuk mencegak terjadinya longsor seperti kayu manis, kemiri, kopi, melinjo, nangka, dan petai. Selain itu, beberapa tanaman semak dan tanaman rerumputan juga dapat menjadi vegetasi penahan longsor seperti rumput vetivier, rumput bermuda, gelagah, yang juga dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah penanganan dampak perubahan iklim, seperti kegiatan normalisasi saluran penampungan air, termasuk pemuatan embung, membuat air resapan, sosialisasi budidaya tanaman yang sesuai iklim setempat yang mengacu pada kalender tanam dan varietas yang toleran serta bantuan benih bagi petani yang beesiko terdampak banjir. Pengaktifan sumur resapan juga perlu digalakkan agar curah hujan yang tinggi dapat terserap kedalam tanah.

Di samping itu, petani juga perlu secara rutin membersihkan saluran irigasi agar tidak ada sumbatan yang mengakibatkan banjir pada lahan pertanian. Harapannya dengan lancarnya saluran irigasi, air hujan dapat segera teralirkan ke sungai menuju laut.

Semoga dengan beberapa langkah antisipatif tersebut, gagal panen karena bencana banjir dan longsor dapat berkurang dan dapat meningkatkan kembali taraf kesejahteraan petani. Harapannya, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat, terutama di perdesaan dapat terus berkurang sesuai harapan kita semua.

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved