Bendungan Budong Budong

Nasib Ramli Warga Mateng Tuntut Ganti Rugi, Diminta ke Mamuju Tapi di-PHP Pejabat PPK BWSS

Ramli sudah diundang Sabri bertemu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) membahas terkait ganti rugi lahan miliknya.

Penulis: Abd Rahman | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Abd Rahman
Ramli pemilik lahan terdampak proyek pembangunan Bendungan Budong-budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar), sedang menangis mencari keadialan di dekat kantor BWSS III Palu di Jl Martadinata, Simboro, Mamuju, Kamis (19/1/2023) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ramli (48) warga pemilik lahan terdampak proyek pembangunan Bendungan Budong-budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar), merasa dibohongi oleh Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanah Satuan Kerja Balai Sungai Wilayah 3 Palu (BWSS III) Sabri.

Pasalnya, Ramli sudah diundang Sabri bertemu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) membahas terkait ganti rugi lahan miliknya.

Namun saat Ramli berangkat dari Polewali Mandar (Polman) ke Kota Mamuju ternyata Sabri berada di Topoyo Mamuju Tengah.

"Saya dipanggil (Sabri) untuk ketemu di Kota Mamuju, tapi saat saya tiba di Mamuju saya hubungi dia (Sabri) beralasan sedang sibuk dan ada di Topoyo," ungkap Ramli kepada Tribun-Sulbar.com, Kamis (19/1/2023).

Ramli mengaku, merasa kecewa karena sudah dijanji lantas dibohongi PPK Balai itu.

Sedangkan ia sudah jauh-jauh datang dari Polman ke Mamuju.

Setiba di Mamuju Ramli malah terluntang-lantung kebingunan, hanya datang demi memperjuangkan lahan miliknya seluasĀ  2,5 hektare itu.

Tak sampai disitu, Ramli kemudian mendantangi kantor Sakter Balai Sungai Wilayah Sulawesi 3 Palu di Jl Martadinata, Kelurahan Simboro, Mamuju, mempertanyakan keberadaan Sabri.

"Kasian saya ini rakyat kecil hanya meminta keadialan lahan saya mau dibayarkan hanya seharga Rp 57 juta. Ini tidak adil kasian," keluh Ramli meneteskan air mata.

Ramli menyebutkan lahan 2,5 hektare itu sudah produktif berisi 265 pohon kelapa sawit, 40 rumpung pohon pisang, 50 pohon kakao dan 50 pohon kelapa.

Kata dia, dari sekian tanaman miliknya itu sudah berpenghasilan Rp 5 juta per bulanya setiap kali panen.

"Dari hasil kebun itu saya kasian biayai keluarga anak-anak saya sekolah, masa mau dibayar dengan nilai Rp 57 juta. Saya hanya minta dibayarakn Rp 250 juta," ujarnya.

Akibat dari pembayaran lahan tidak sesuai itu, Ramli tidak ingin mengelola kebunya lagi karena terus-terusan didatangi oleh pihak pemerintah dibujuk untuk merelakan lahan miliknya.

Dirinya terpaksa harus kehilangan pekerjaan kebunya selama beberapa bulan terakhir dari pada ia harus dipaksa.

"Saya kasian beberapa bulan ini bekerja sebagai buruh bangunan di Polewali Mandar (Polman), sebab kalau saya kerja di kebun sudah tidak konsentrasi lagi," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanah SatkerĀ Balai Sungai Wilayah 3 Palu Sabri enggan memberikan komentar kepada wartawan.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Sabri berlasan sedang sibuk dan langsung menutup telepon dari wartawan.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved