HMI Manakarra Minta Bawaslu Mamuju Masifkan Pengawasan Jelang Pemilu 2024

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarra meminta Bawaslu Mamuju lebih masif melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.

"Banyaknya pelanggaran harus dikawal ketat oleh Bawaslu Mamuju, utamanya pada rekrutmen badan ad hoc KPU," ungkap Kepala Bidang PTKP HMI Manakarra, Darmin Syakur saat unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Mamuju, Jl Umar Dar, Rimuku, Sulbar, Kamis (19/1/2023).

Persoalan tersebut terkait aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Kata dia, SIAKBA mempersulit pendaftar untuk lolos pada tahap administrasi.

"Di mana kita ketahui, pelosok desa di Mamuju cukup sulit mendapatkan jaringan internet," tegas Darmin.

Hal tersebutlah yang membuat dirinya geram dan meminta Bawaslu Mamuju proaktif dalam mengawas jalannya Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang mengatakan HMI sebagai organisasi yang terakreditasi pamantau pemilu wajar ketika ikut melakukan pengawasan.

"HMI Manakarra diharapkan segera melaporkan personelnya yang akan menjadi pantau pemilu untuk dibuatkan atribut, tanda pengenal, serta kelengkapan lainnya," ucap Faisal di tempat yang sama, Kamis (19/1/2023).

Dia menjelaskan, pihaknya tidak dapat berkomentar terkait pelanggaran-pelanggaran yang sudah terproses seperti yang dimaksud HMI Manakarra. 

Sebab, hal itu sudah menjadi ranah lembaga lain yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Akan tetapi, dia memastikan pengawasan telah dilakukan sedemikian rupa dan sudah dipetakan.

"Mamuju memang masuk dalam tingkat kerawanan pemilu tinggi, pada tahun 2024 mendatang juga masuk 20 besar," jelasnya.

Ke depan, Bawaslu Mamuju akan lebih meningkatkan serta memperketat lagi kerja-kerja pengawasan melalui tindakan preventif dan penindakan. (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji